Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Kinerja Hukum Pemerintahan Jokowi Hanya 57,4%

CC-02 by CC-02
23 Juni 2024
in Nasional
0
Presiden Jokowi (dok. istimewa)
0
SHARES
5
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, JAKARTA – Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan bahwa hanya 57,4% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang hukum. 

Hasil survei ini dirilis hari ini dan mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan di bidang hukum adalah yang terendah dibandingkan dengan tiga bidang lainnya yaitu politik keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Manager Litbang Kompas, Totok Suryaningtyas, menyebutkan bahwa kepuasan di bidang politik keamanan mencapai 85,5%, di bidang ekonomi sebesar 65,1%, dan di bidang kesejahteraan sosial sebesar 82%. 

Menurut Totok, rendahnya kepuasan di bidang hukum disebabkan oleh masalah pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum.

“Pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum menjadi rendah,” ujar Totok dalam keterangannya, Kamis (20/6/2024).

Survei ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan di berbagai bidang, masyarakat masih merasa bahwa sektor hukum membutuhkan perhatian dan perbaikan yang lebih serius. 

Beberapa responden menyoroti bahwa ketidakpuasan ini berakar pada persepsi bahwa penegakan hukum masih belum berjalan dengan adil dan transparan.

Tingkat kepuasan yang tinggi di bidang politik keamanan dan kesejahteraan sosial menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, peningkatan kepuasan di bidang ekonomi mencerminkan optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Menanggapi hasil survei ini, beberapa pengamat politik menyarankan agar pemerintahan Jokowi memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem peradilan untuk meningkatkan kepercayaan publik. 

Perbaikan di sektor hukum dianggap penting untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil di mata hukum.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah di Indonesia dengan margin of error sebesar ±2,8%. 

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya di berbagai sektor, terutama di bidang hukum yang masih memerlukan banyak perbaikan.

Diharapkan, dengan adanya perhatian yang lebih serius terhadap pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem hukum, tingkat kepuasan masyarakat di bidang hukum dapat meningkat di masa mendatang, seiring dengan peningkatan di bidang lainnya.(CC-01)

Tags: hukumjokowikinerja jokowilitbang kompaspresiden jokowi
Previous Post

Polisi Tangkap Pencuri di Tegal, Korban Sempat Terseret Motor Pelaku

Next Post

Guru Besar UI: Penguasa Gunakan Hukum sebagai Senjata Politik

Related Posts

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (dok. istimewa)
Breaking News

BREAKING NEWS! Prabowo Rombak Pucuk Pimpinan Polri Hingga Wakil Menteri, Berikut Sosoknya

1 Oktober 2026
Bareskrim Polri dan Polisi Diraja Malaysia sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan narkotika lintas negara melalui pertukaran intelijen dan penindakan bersama. (dok. istimewa)
Breaking News

Bareskrim Polri dan Polisi Malaysia Perkuat Kerja Sama Berantas Narkotika Lintas Negara

7 September 2026
Menteri Karding dan Raja Juli main domino dengan pelaku pembalakan hutan (dok. istimewa)
Nasional

Menhut Raja Juli Proses Cabut Izin 6 Korporasi Terkait Karhutla di Kalimantan

2 September 2026
Ferry Juliantono, Menteri Koperasi RI. (dok. Kemenkop)
Nasional

Menkop Ferry Juliantono Luruskan Anggaran Rp103 Miliar, Bukan Khusus untuk Podcast

2 September 2026
Next Post
Guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto (dok. istimewa)

Guru Besar UI: Penguasa Gunakan Hukum sebagai Senjata Politik

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • BREAKING NEWS! Prabowo Rombak Pucuk Pimpinan Polri Hingga Wakil Menteri, Berikut Sosoknya
  • Bareskrim Polri dan Polisi Malaysia Perkuat Kerja Sama Berantas Narkotika Lintas Negara
  • Menhut Raja Juli Proses Cabut Izin 6 Korporasi Terkait Karhutla di Kalimantan
  • Menkop Ferry Juliantono Luruskan Anggaran Rp103 Miliar, Bukan Khusus untuk Podcast
  • HUT ke-81 Kejaksaan, ST Burhanuddin: Saatnya Kita Bangkit Bersama

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved