PANDUGA.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Bambang Gatot Ariyono (BGA), mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah untuk periode 2015-2022.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, mengungkapkan bahwa BGA diduga telah mengubah luas lahan tambang dari 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton, peningkatan yang signifikan sebesar 100%.
“Perubahan ini dilakukan tanpa dasar yang jelas dan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar,” ujar Kuntadi pada konferensi pers, Rabu (29/5/2024).
Seiring dengan penetapan tersangka baru, Kejagung juga mengumumkan revisi atas taksiran kerugian negara akibat kasus korupsi tata niaga timah tersebut.
Semula diperkirakan sebesar Rp 271 triliun, kini angka tersebut dinaikkan menjadi sekitar Rp 300 triliun.
Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa angka kerugian tersebut sangat fantastis dan menunjukkan besarnya dampak dari tindakan korupsi ini terhadap perekonomian negara.
“Kerugian sebesar Rp 300 triliun adalah hasil akhir dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Jampidsus Febrie Adriansyah.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan kerugian yang harus ditanggung negara akibat pengelolaan tata niaga timah yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Penetapan tersangka BGA dan revisi taksiran kerugian negara ini menunjukkan komitmen Kejagung dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Kejagung berharap penetapan tersangka baru ini dapat memberikan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan dan sektor lainnya.
Kasus korupsi tata niaga timah ini menjadi salah satu kasus terbesar yang sedang ditangani oleh Kejagung, dengan dampak yang luas terhadap sektor pertambangan dan perekonomian nasional.
Pemerintah dan aparat penegak hukum terus bekerja sama untuk memastikan semua pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi ini dapat diadili dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.(CC-01)
