PANDUGA.ID, SEMARANG – Anggaran negara untuk membiayai Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi sorotan masyarakat.
Pasalnya alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan menjadi salah satu yang terbesar dalam alokasi anggaran APBN 2024.
Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi dana mencapai Rp 139,27 triliun bersaing dengan Kementerian PUPR dengan Rp 147,37 triliun.
Anggaran untuk kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut menempati posisi ke dua terbesar dalam hal alokasi APBN.
Tak hanya itu, khusus anggaran Kementerian Prabowo juga mengalami kenaikan tertinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengungkapkan kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi US$25 miliar di tahun 2024 atau naik Rp65 triliun (kurs Rp15.400/US$)
“Untuk 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak Presiden US$20,75 miliar, nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$25 miliar. Terjadi kenaikan yang signifikan dari US$20,75 miliar ke US$25 miliar itu yang kemarin disepakati,” kata Sri Mulyani, Senin (18/12/2023).
Lalu untuk apa saja alokasi dana jumbo tersebut?
Dari Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Pertahanan itu termasuk untuk penganggaran di tiga matra TNI, yakni TNI angkatan darat, laut, dan udara.
Khusus di Kementerian Pertahanan yang besar-besar seperti diperuntukkan untuk program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp 22,25 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,10 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI mendapat Rp 10,72 triliun, dengan anggaran untuk program dukungan manajemen menjadi yang terbesar Rp 4,89 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 1,44 triliun.
Markas Besar TNI AD mendapatkan jatah Rp 58,14 triliun, yang terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 48,08 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 6,10 triliun.
Untuk Markas Besar TNI AL mendapatkan porsi Rp 25,96 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 13,41 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 8,63 triliun.
Sementara itu, Markas Besar TNI AU mendapatkan alokasi sebesar Rp 18,79 triliun. Terbesar adalah untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 8,71 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 7,40 triliun.(CC-01)
Discussion about this post