PANDUGA.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo kemarin memerintahkan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP), Yusuf Ateh, untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) yang lumpuh akibat serangan siber.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga tertentu di Istana Negara untuk membahas kasus tersebut.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengetahui penyebab dan faktor-faktor yang menyebabkan lumpuhnya PDN.
“Kita harus memastikan bahwa insiden seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Oleh karena itu, saya memerintahkan Kepala BPKP untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola PDN,” ujar Jokowi, Sabtu (29/6/2024).
Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Hinsa Siburian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, juga hadir dalam rapat tersebut.
Namun, kedua pejabat tersebut tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan setelah rapat selesai.
Ketidakadaan pernyataan dari BSSN dan Kemenkominfo menambah spekulasi publik terkait seberapa seriusnya insiden ini dan tanggapan pemerintah terhadapnya.
Yusuf Ateh, Kepala BPKP, menyatakan bahwa audit akan dilakukan secepatnya.
“Kami akan segera memulai proses audit untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan adanya langkah-langkah perbaikan yang diperlukan,” kata Ateh kepada wartawan.
Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang kelemahan dalam sistem tata kelola PDN dan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan siber di masa depan.
Publik menanti hasil audit ini dengan harapan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki sistem keamanan data nasional.
“Kita perlu memastikan bahwa infrastruktur data kita aman dan dapat diandalkan,” tegas Presiden Jokowi.
Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan data nasional.(CC-01)
