Komisi VII Minta Pemerintah Lakukan Penyesuaian Harga BBM Pertamax, Jadi Berapa?

PANDUGA.ID, JAKARTA – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk tidak lagi menahan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM nonsubsidi seperti Pertamax (RON 92), dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. 

Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menghindari beban biaya yang berlebihan bagi Pertamina.

Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa harga jual BBM nonsubsidi saat ini lebih rendah dibandingkan harga keekonomiannya. 

“Menahan harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian hanya akan membebani Pertamina, karena mereka harus menutup selisih harga tersebut,” ujar Sugeng, Jumat (28/6/2024).

Ia menambahkan bahwa kondisi ini tidak berkelanjutan dan dapat mengancam kesehatan finansial Pertamina.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dheny Yuartha, mengungkapkan bahwa Pertamina selama ini banyak ‘nombok’ atau menanggung kerugian dari perbedaan antara harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi. 

“Pertamina harus menutup selisih harga ini, yang pada akhirnya membebani keuangan perusahaan,” kata Dheny. Ia menyarankan agar pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan harga BBM nonsubsidi.

Menurut Dheny, menyerahkan harga BBM nonsubsidi kepada mekanisme pasar akan memberikan keuntungan jangka panjang, baik bagi Pertamina maupun konsumen. 

Pertamina akan memiliki ruang lebih untuk beroperasi secara efisien dan konsumen akan mendapatkan harga yang lebih wajar berdasarkan dinamika pasar global. 

“Ini adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan bisnis Pertamina dan stabilitas harga BBM di masa depan,” tambahnya.

Komisi VII DPR RI juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun harga BBM nonsubsidi diserahkan kepada mekanisme pasar, pemerintah harus tetap memastikan ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya masih terbatas.

Dengan adanya desakan dari Komisi VII DPR RI dan analisis dari Indef, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis terkait penetapan harga BBM nonsubsidi. 

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban Pertamina serta menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di sektor energi.(CC-01)