PANDUGA.ID, JAKARTA – Alfons Tanujaya, seorang pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, mengungkapkan keprihatinannya terhadap manajemen digital pemerintah Indonesia menyusul serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN).
Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) seharusnya dipimpin oleh sosok yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang keamanan siber.
“Kasus peretasan atau serangan siber ke PDN yang terjadi saat ini menunjukkan buruknya manajemen digital pemerintah karena lembaga yang terkait dipimpin oleh orang yang tidak kompeten,” ungkap Alfons, Selasa (25/6/2/24).
Alfons menyoroti bahwa kejadian seperti peretasan PDN seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk meningkatkan peran dan kompetensi Kemenkominfo serta BSSN dalam proses digitalisasi dan pengembangan, serta penanganan dunia siber. Namun, menurutnya, hal ini belum terjadi dengan optimal.
“Dari kasus peretasan tersebut, menunjukkan pemerintah belum menjadikan Kemenkominfo dan BSSN sebagai instansi penting untuk proses digitalisasi dan pengembangan serta penanganan dunia siber,” tambah Alfons.
Alfons juga menekankan bahwa pengisian jabatan atas dasar balas budi dukungan politik menjadi salah satu penyumbang kekacauan dalam manajemen digital di pemerintahan.
Menurutnya, hal ini dapat mengakibatkan penempatan orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks, Alfons mengajak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas lembaga terkait, serta memastikan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi dan keahlian yang sesuai.
Pernyataan dari Alfons ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kompeten dalam menjaga keamanan siber negara serta menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen digital pemerintah guna mengatasi ancaman serangan siber di masa depan.(CC-01)
