Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangkap 7 Pelaku Sindikat TPPO, Pekerja Migran Diimingi Gaji Rp 30 Juta

, Selamatkan 127 Calon Pekerja Migran

PANDUGA.ID, TANGERANG – Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap tujuh pelaku sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang Februari 2025. Ketujuh tersangka tersebut adalah MF (43), IY (36), RF (31), S (53), Z (19), SP (37), dan MRL (52). Dalam operasi ini, sebanyak 127 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan dikirim ke luar negeri secara nonprosedural berhasil diselamatkan.

Modus Operandi Sindikat TPPO

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald Sipayung, menjelaskan bahwa para pelaku berencana mengirimkan ratusan korban ke berbagai negara, termasuk Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. “Beberapa negara tujuan yang dominan adalah Timur Tengah, kemudian ada juga yang di kawasan Eropa, tepatnya di Yunani, serta di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Kamboja,” ujar Ronald di Kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Kamis (6/3/2025).

Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Yandri Mono, memaparkan bahwa para pelaku menggunakan modus operandi dengan mengiming-imingi korban pekerjaan sebagai asisten rumah tangga atau pekerja di restoran dengan gaji menggiurkan. “Para tersangka ini menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan iming-iming gaji berkisar Rp 16 juta sampai Rp 30 juta per bulan,” kata Yandri.

Penyisipan Korban ke Rombongan Jemaah Haji dan Umroh

Salah satu korban, berinisial SS, bahkan diberangkatkan dengan cara disisipkan ke dalam rombongan jemaah haji dan umroh. Korban ini menggunakan pakaian yang menyerupai rombongan tersebut dan dibantu untuk dibuatkan ID card Siskopatuh (Sistem Komputer Sesi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus). “Korban ini disisipkan seolah-olah dia adalah jemaah umrah,” jelas Yandri.

Tindakan Hukum terhadap Tersangka

Para tersangka dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Mereka dijerat dengan Pasal 83 Jo. Pasal 68 dan/atau Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 15 tahun penjara.

Upaya Pencegahan dan Penyelamatan Korban

Kombes Ronald Sipayung menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penyelamatan korban akan terus dilakukan secara intensif. “Sepanjang Februari 2025, kami mencegah 127 orang CPMI yang nonprosedural dan akan berangkat ke luar negeri. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi warga negara Indonesia dari praktik perdagangan orang,” ujarnya.(CC-01)