SBY Kritik TNI Aktif Terlibat Politik dan Pemerintahan

PANDUGA.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan bahwa prajurit TNI yang ingin masuk ke dunia politik atau pemerintahan harus mundur dari militer terlebih dahulu. Hal ini ia sampaikan saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

SBY: TNI Aktif Tidak Boleh Berpolitik

Dalam pidatonya, SBY mengingatkan bahwa sejak era reformasi ABRI, TNI dilarang terlibat dalam politik praktis.

“Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu,” ujar SBY.

SBY yang saat itu menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI menegaskan bahwa jika seorang jenderal ingin berpolitik, maka ia harus pensiun terlebih dahulu.

SBY Mengenang Awal Mendirikan Partai Demokrat

SBY juga bercerita tentang keputusannya untuk mendirikan Partai Demokrat setelah keluar dari pemerintahan pada tahun 2001. Ia terinspirasi setelah kalah dalam pemilihan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR RI.

“Saya pernah kalah dan kalah itu indah, kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat,” kata SBY.

SBY lalu menyinggung bahwa putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mengikuti prinsip ini dengan mundur dari dunia militer pada tahun 2016 sebelum terjun ke politik.

“Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur,” tegas SBY.

Reformasi TNI: Memisahkan Militer dari Politik

Dalam era reformasi, pemisahan TNI dari politik praktis menjadi salah satu agenda utama untuk memastikan netralitas militer dalam demokrasi. Pernyataan SBY ini sekaligus menegaskan bahwa tradisi dan aturan tersebut harus tetap dijaga, agar tidak terjadi politisasi di tubuh militer.(CC-01)