PANDUGA.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperbarui surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Harun Masiku, buronan dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Surat terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada Kamis (5/12/2024).
“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan,” demikian isi perintah dalam surat tersebut.
Dalam surat kali ini, KPK mencantumkan empat foto terbaru Harun Masiku beserta ciri-ciri fisiknya. Berbeda dari surat DPO sebelumnya yang diterbitkan pada 2020, kali ini terdapat deskripsi lebih rinci tentang Harun. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971, ini memiliki tinggi badan 172 cm, kulit sawo matang, dan ciri khas berupa suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis. Harun juga digambarkan sebagai sosok bertubuh kurus dan berkacamata.
Bagi masyarakat yang menemukan atau mengetahui keberadaan Harun Masiku, KPK menyediakan jalur pelaporan melalui penyidik Rossa Purbo Bekti, baik melalui email di rossa.bekti@kpk.go.id atau nomor telepon (021) 25578300.
Langkah ini diambil bersamaan dengan pengumuman sayembara oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Ia menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menangkap Harun Masiku.
Harun Masiku menjadi buronan sejak terseret dalam skandal dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Ia diduga menyiapkan uang senilai Rp850 juta agar ditetapkan sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg dari PDI Perjuangan yang terpilih namun meninggal dunia.
Wahyu Setiawan telah divonis tujuh tahun penjara dalam kasus ini dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Oktober 2023. Selain Wahyu, kasus ini juga menyeret nama Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri yang telah menjalani hukuman. Saeful divonis 1 tahun 8 bulan penjara, sementara Agustiani menerima hukuman 4 tahun penjara.
Hingga kini, keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri. Dengan diterbitkannya surat DPO yang baru, KPK berharap bisa mempersempit ruang geraknya dan membawa Harun ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (CC02)
Discussion about this post