PANDUGA.ID, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengamankan 18 oknum personel yang diduga terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap warga Malaysia saat menghadiri acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Penangkapan ini melibatkan personel dari berbagai unit, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 orang, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan resmi, Jumat (20/12).
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri kini tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap belasan oknum tersebut. Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk menegakkan hukum secara tegas demi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
“Kami tidak akan memberikan tempat bagi oknum yang mencoreng nama institusi. Penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh,” tegas Trunoyudo.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik adalah prioritas utama Polri. Oleh karena itu, tindakan tegas akan diambil untuk memulihkan citra institusi melalui langkah nyata.
DWP 2024, yang berlangsung pada 13-15 Desember, menuai protes dari sejumlah penonton, terutama dari warga negara Malaysia. Setelah acara selesai, akun Instagram penyelenggara DWP dibanjiri komentar kekecewaan.
Sebagian besar keluhan datang dari penonton internasional yang merasa tidak nyaman selama acara berlangsung. Mereka mengaku mengalami intervensi yang mengganggu, termasuk dugaan pemerasan oleh oknum polisi yang menyamar di tengah kerumunan.
Pengalaman buruk tersebut membuat beberapa penonton luar negeri menyatakan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan acara. Polri pun berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan demi memulihkan reputasi DWP dan kepercayaan masyarakat. (CC02)
