PANDUGA.ID, SEMARANG – Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah menjatuhkan sanksi kepada puluhan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat dalam berbagai pelanggaran. Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Dwi Purnama, menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dwi Purnama mengungkapkan bahwa ada tiga kategori pelanggaran yang dikenakan kepada PPAT, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran ringan diberikan dalam bentuk teguran langsung oleh Kepala Kantor ATR/BPN. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dengan durasi maksimal satu tahun. Sedangkan pelanggaran berat dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diajukan langsung ke Kementerian ATR/BPN.
“Saat ini, ada dua PPAT yang sedang diusulkan untuk PTDH. Selain itu, sebanyak sembilan PPAT diberi sanksi pemberhentian sementara, dan 36 PPAT mendapatkan sanksi teguran,” ujar Dwi Purnama usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI untuk evaluasi program pertanahan pada Kamis (12/9/2024).
Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta, turut menyoroti adanya beberapa oknum PPAT yang terlibat dalam praktik tidak etis, di mana mereka menolak membuat akta kecuali semua urusan pertanahan dikuasakan penuh kepada mereka atau stafnya. Riyanta menilai, tindakan semacam ini tidak sesuai dengan tugas utama PPAT yang seharusnya membantu masyarakat dalam membuat akta secara profesional dan transparan.
“Praktik seperti ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga merata di seluruh Indonesia. Saya menduga ada komitmen terselubung di balik proses ini, di mana PPAT mengambil alih seluruh pengurusan, termasuk pendaftaran di BPN,” ujar Riyanta.
Ia pun mendesak Kementerian ATR/BPN dan kepala kantor ATR/BPN untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap para PPAT, terutama untuk mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang merugikan masyarakat.
“Jika ditemukan PPAT nakal, harus ditindak tegas dan diberikan peringatan. Jika tindakannya melanggar hukum, harus dilaporkan ke pihak kepolisian,” tandasnya. (CC02)
