PANDUGA.ID, JAKARTA – Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan bahwa ada aspirasi dari sejumlah daerah yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Meskipun Jokowi selama ini dikenal sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), hubungan antara PDIP dan Jokowi disebut-sebut semakin merenggang menjelang Pemilu 2024, membuka peluang bagi aspirasi tersebut untuk muncul di Golkar.
“Beberapa daerah menginginkan Pak Jokowi untuk mengambil peran sebagai Ketua Dewan Pembina di Golkar. Ini adalah aspirasi yang mencerminkan harapan sebagian kader di daerah,” ujar Ngabalin, Rabu (21/8/2024).
Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi politik yang semakin intens menjelang Pemilu, di mana dinamika internal partai-partai besar semakin menghangat. Namun, usulan ini tampaknya belum diterima secara luas di internal Golkar.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa Golkar selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partai, termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Jokowi.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh partai.
“Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama kami, tetapi tentunya dengan tetap menjunjung tinggi etika politik dan kehormatan partai,” kata Dave dalam pernyataannya.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan respons tegas terhadap aspirasi tersebut. Bahlil menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.
“Pak Jokowi tidak akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar, dan itu sudah menjadi keputusan final,” tegas Bahlil. Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Golkar dalam kapasitas tersebut.
Dengan demikian, meskipun ada aspirasi dari beberapa daerah yang mendukung gagasan tersebut, kepemimpinan Golkar, melalui Bahlil Lahadalia, telah memutuskan untuk tidak mengakomodasi ide ini.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Golkar tetap teguh pada prinsip dan keputusan internal mereka, meskipun di tengah dinamika politik nasional yang terus berubah menjelang Pemilu 2024.(CC-01)
