PANDUGA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari fraksi PKS, Sukamta, menyayangkan sikap pemerintah yang belum juga menyampaikan permintaan maaf resmi setelah terjadinya peretasan yang melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDN).
Sukamta menilai bahwa langkah ini seharusnya diambil pemerintah mengingat kegagalan dalam menjaga data pribadi milik warga dan negara.
“Seharusnya pemerintah segera meminta maaf secara resmi atas kejadian ini. Kita berbicara tentang data pribadi milik warga dan data penting negara yang tidak terlindungi dengan baik,” ujar Sukamta, Sabtu (29/6/2024).
Menurutnya, tindakan meminta maaf adalah langkah awal yang menunjukkan bahwa pemerintah mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi.
Lebih lanjut, Sukamta menekankan bahwa tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang meminta maaf menunjukkan adanya masalah mendasar dalam budaya tanggung jawab di kalangan pejabat publik.
“Ini berkaitan dengan mental para pejabat yang tidak dibiasakan untuk bertanggung jawab jika tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.
Sukamta juga menyebutkan bahwa sikap tidak bertanggung jawab ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa data mereka aman dan pemerintah mampu melindungi kepentingan mereka. Permintaan maaf adalah langkah kecil, tapi sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan itu,” tambahnya.
Publik menunggu respons lebih lanjut dari pemerintah terkait insiden peretasan ini.
Sukamta dan banyak pihak lainnya berharap pemerintah tidak hanya mengakui kesalahan tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keamanan data nasional di masa depan.(CC-01)
