PANDUGA.ID, JAKARTA – Dalam rapat evaluasi antara Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2024), anggota Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, melontarkan kritik tajam terhadap gaya hidup para pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tony menyinggung bahwa beberapa pimpinan KPU berperilaku seperti tokoh fiksi penakluk wanita, Don Juan, karena ‘kaget’ mendapatkan anggaran triliunan rupiah untuk Pemilu 2024.
Tony mengklaim bahwa pimpinan KPU sering kali menyewa pesawat pribadi dan menjalani gaya hidup mewah, termasuk ‘dugem’ dan bermain perempuan.
Tuduhan ini menambah ketegangan dalam rapat yang membahas berbagai isu penting seputar persiapan Pemilu 2024.
“Tolong Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, untuk transparan mengenai gaya hidup pejabat KPU tersebut,” paparnya.
Menanggapi tudingan ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari tidak menampik bahwa KPU memang pernah menyewa pesawat pribadi. Hasyim menjelaskan bahwa penyewaan pesawat pribadi dilakukan untuk memastikan distribusi logistik Pemilu 2024 ke berbagai daerah berjalan lancar. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan semata-mata demi kelancaran proses pemilu.
Heddy Lugito, Ketua DKPP, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk menyelidiki lebih lanjut tuduhan tersebut.
Heddy menegaskan bahwa DKPP berkomitmen untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu dan akan menindak tegas jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam rapat, menyarankan agar setiap tuduhan yang serius ini harus disertai dengan bukti yang jelas.
“Sangat penting menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu agar kepercayaan publik tetap terjaga,” jelasnya.
Dia juga mendukung langkah-langkah evaluasi dan perbaikan sistem pemilu untuk masa depan yang lebih baik.
Rapat ini berlangsung dalam suasana yang cukup panas dengan berbagai kritik dan masukan dari anggota DPR.
Namun, diharapkan hasil dari rapat ini dapat memberikan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pemilu di Indonesia, sehingga dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.(CC-01)
