KPK Survei Penilaian Integritas Lembaga, Hanya Kemenhan yang Tak Serahkan Data Pegawai, Takut?

PANDUGA.ID, JAKARTA – KPK menyebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan), yang dipimpin Prabowo Subianto tidak menyerahkan data pegawai yang akan dipilih sebagai responden Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 secara acak.

Akibatnya, Kementerian Pertahanan tidak ada dalam data hasil SPI 2023 di lingkungan Kabinet Indonesia Maju yang dirilis KPK.

SPI merupakan survei yang dilakukan KPK, untuk mengukur tingkat atau risiko korupsi di suatu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Responden yang mengisi survei ini adalah pihak internal suatu lembaga, pihak eksternal yang terdiri dari penerima layanan, perizinan, vendor pengadaan dan lainnya.

Kemudian, pemangku kepentingan seperti auditor BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, asosiasi pengusaha dan lainnya.

Sejumlah indikator yang dinilai dalam SPI adalah transparansi; pengelolaan SDM yang meliputi jual beli jabatan; jual beli pengaruh; suap, gratifikasi dan pemerasan.

Juga tentang pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengaturan tender dan penggelembungan hasil penghitungan sendiri (HPS), pengelolaan anggaran dan efektivitas sosialisasi antikorupsi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kemarin menjelaskan, Kemhan beberapa tahun lalu mengikuti survei tersebut, namun tahun 2023 tidak menyerahkan responden untuk di survei, sementara kementerian lain taat mengikuti survei KPK tersebut.

“Berdasarkan hasil SPI 2023 pada lingkungan kabinet, Kementerian Keuangan mendapatkan skor paling tinggi dengan angka 83,18,” jelasnya, Kamis (27/1/2024).

Sementara Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menempati urutan kedua dengan skor 82,11 dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mendapatkan skor paling rendah 64,69.

Dari data SPI 2023 itu, provinsi pemilik anggaran terbesar yang meraih SPI terbaik adalah Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah mendapatkan skor 77,9 dan paling rendah Jawa Barat dengan skor 66,3.

Selanjutnya, kota dengan anggaran besar dengan SPI tertinggi adalah Surakarta yang meraih skor 83,8, sementara terendah adalah Padang di angka 64,9.(CC-01)