PANDUGA.ID, JAKARTA – Lembaga Indopol Survey, tidak merilis hasil survei mengenai elektabilitas capres-cawapres yang dilakukan pada 8-15 Januari 2024 terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan alasan antara lain, banyak responden menolak mengisi survei karena mengaku ada tekanan atau intimidasi.
Akibat dari sikap para responden itu, kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistyanto pada Kamis (25/1/2024), menyebabkan anomali hasil survei yang tercermin dari angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter) menjadi sangat tinggi, antara 24%-70%.
Ratno menjelaskan, kondisi tersebut terjadi di Jawa Timur, antara lain di Kota Madiun, Pacitan, Bondowoso dan Probolinggo.
Selain itu, di sejumlah daerah lainnya, terjadi penolakan dari pihak kelurahan terhadap pelaksanaan survei seperti yang terjadi di Surabaya, Malang, Blitar dan Kabupaten Banyuwangi.
Penolakan serupa terjadi juga di sebagian Banten, antara lain di Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.
“Alasan pihak kelurahan, RW, RT dan warga menolak survei itu, kata Ratno, karena mereka tidak ingin persoalan survei berimbas pada pencabutan bantuan dari pemerintah, seperti bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan),” paparnya.
Adapun Indopol Survey merupakan salah satu dari 62 anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Sementara itu Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, sependapat dengan temuan Indopol Survey.
Ia menyebut, ketakutan masyarakat menjadi responden survei sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Chico membenarkan pernyataan Ratno, bahwa masyarakat takut disurvei karena khawatir berimbas pada pencabutan bantuan sosial.(CC-01)
