PANDUGA.ID, JATENG – Pegiat media sosial (medsos), Ratna Kinasih, menyebut food estate sebagai program ketahanan pangan telah gagal dan terbukti merusak hutan dan lingkungan. Menurut Ratna, program pertanian dan ketahanan pangan paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD lebih masuk akal dan rasional.
Hal ini diungkap Ratna Kinasih melalui chanel YouTube @Melihat Indonesia TV. Dia menyebut, food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, gagal total. Dituturkan, program Ganjar-Mahfud lebih rasional lantaran didasarkan pengalaman Ganjar mengelola pertanian saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.
“Berbeda dengan Food Estate, Mahfud memaparkan bagaimana soal pupuk yang juga menjadi persoalan terkini bagi para petani dan masalah itu menjadi masalah nasional di mana pembagian kuotanya dikurangi,” katanya.
“Dari pengalaman 03, Mahfud memaparkan pengalaman Ganjar saat mengelola pertanian termasuk pupuk, ada badan usaha yang dikelola oleh petani dan warga perdesaan yang dibentuk Ganjar selama mengomandoi Jateng,” imbuh Ratna.
Yang dimaksud Mahfud, adalah Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang merupakan bagian dari hilirisasi pertanian. Selama Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jateng, ia telah mendirikan 29 BUMP di berbagai penjuru provinsi tersebut.
Satu di antaranya adalah BUMP PT Wijaya Kusuma Pangan Mandiri. Tak hanya memberi kemudahan memperoleh benih dan pupuk, BUMP juga berdampak pada penghasilan petani yang melonjak. Dari modal Rp200 juta sudah bisa bertransaksi hampir Rp2 miliar.
Selain itu, program untuk memajukan pertanian adalah program satu data pertanian. Program tersebut masuk ke dalam program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti untuk pemberian berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu, mulai dari pendidikan, kesehatan, sembako dan lainnya.
Program KTP Sakti ini nantinya akan meringkas berbagai program bansos yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga bisa menjadi satu.
Dengan program satu data pertanian, maka distribusi pupuk bersubsidi akan merata. Selain itu, petani cukup membeli pupuk dengan menggunakan KTP. Tak hanya soal beli pupuk, KTP Sakti juga digunakan untuk mengakses berbagai program atau bantuan pemerintah lainnya.
“Itu yang diatur dalam KTP Sakti nanti dalam pembagiannya agar berjalan baik dan maksimal, digitalisasi perlu dikembangkan,” katanya.
“Demi menghindari kecurangan dan supaya tidak disembunyikan oleh beberapa oknum yang ingin mencari keuntungan sendiri yakni menjualnya dengan harga tinggi,” imbuhnya.
Selain itu untuk memperlancar kegiatan petani, Ganjar juga memenuhi sarana dan prasarana berupa pembangunan Embung untuk pengairan. Ganjar juga akan membuat aplikasi yang bisa digunakan untuk memantau kondisi terkait pertanian dan harga hasil panen.
“Dalam keberhasilannya sendiri sudah dapat dilihat dengan Jateng yang menjadi lumbung beras nasional sehingga hasil panen surplus bisa didistribusikan ke daerah lain,” katanya.
“Semua yang bakal diterapkan dalam kepemimpinan Ganjar-Mahfud nanti semuanya adalah berdasar pengalaman. Bukan hanya soal kebijakan dan peraturan yang mengikat, tapi juga mengawal pelaksanaannya di lapangan, agar kemandirian pangan yang dari dulu dicita-citakan negara kita bisa terwujud,” pungkasnya. (CC-01)
