PANDUGA.ID, SEMARANG – Potensi kerawanan pelanggaran pemilu juga terjadi di sektor bantuan sosial (bansos).
Hal itu seiring masifnya bansos yang digelontorkan pemerintah pusat ke sejumlah daerah.
Hal itu juga jadi perhatian satu di antara capres yaitu Ganjar Pranowo.
Pasalnya, bansos bisa saja ditunggangi unsur politik oleh sejumlah oknum.
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, bansos saat ini menjadi komoditas.
Bahkan komoditas yang bernuansa politis, menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Ia mengatakan bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam UU dan menjadi hak masyarakat.
Namun, Ganjar meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.
“Karena Presiden Jokowi sudah menetapkan bahwa bansos beras, dan lainnya akan dibagikan sampai Juni 2024,” ucapnya, Sabtu (30/12/2023).
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meminta Bawaslu melakukan investigasi terhadap penyaluran bansos yang dibagikan pada masa pemilu.
“Pembagian bansos oleh pemerintah rentan akan menguntungkan paslon capres-cawapres tertentu,” terang Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.(CC-01)
