PANDUGA.ID, BOYOLALI – Proyek pengadaan barang dan jasa dinilai rawan korupsi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dioptimalkan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) mempunyai peran strategis dalam mencegah korupsi, kolusi dan berbagai kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi dan otoritas pemerintah.
“Tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah pada bidang pengadaan barang dan jasa. Teman-teman kita di UKPBJ mempunyai peran strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Sumarno, Selasa (28/11/2023).
Sumarno mengatakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) bisa menjadi pintu gerbang terjadinya kolusi, korupsi, dan penipuan dalam penyediaan barang dan jasa.
Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi peningkatan kapasitas dan pencegahan APBJ.
Strategi yang layak mencakup penggunaan katalog elektronik, pembelian elektronik, dan upaya pengadaan barang dan jasa secara transparan.
“Kalau semuanya tercatat secara elektronik, tidak ada jejak yang hilang. Dan inilah upaya yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Kepala LKPP
Sementara itu, Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi tiga sektor pemerintahan yang banyak terjadi korupsi.
Sektor pertama yang paling sering diungkapkan adalah pengadaan barang dan jasa, kedua perizinan, dan ketiga posisi jual beli.
“Bapak dan Ibu yang bekerja di APBJ, pesan saya begini: jangan pernah mempertimbangkan untuk terlibat dalam pengadaan barang atau jasa, karena kawasan ini selalu menjadi incaran aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Jateng juga menyerahkan penghargaan kepada 12 pemerintah kabupaten/kota di Jateng atas prestasinya memenuhi Tingkat Kematangan UKPBJ 3 (Proaktif).
Di antaranya Batang, Brebes, Kebumen, Pati, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temangun, Kota Magelang, Salatiga, dan Surakarta.
Kategori Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten/Kota (ITKP) Terbaik Tahun 2023 adalah Kabupaten Jepara, Kota Magelang, dan Blora.
Sementara itu, kategori Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Jawa Tengah yang memiliki sistem pengelolaan pengadaan barang/jasa terbaik meliputi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.(CC-01)
