PANDUGA.ID, JAKARTA – Sidang perdana gugatan terkait polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, membenarkan pelaksanaan sidang perdana tersebut. Ia mengatakan majelis hakim yang menangani perkara juga telah ditetapkan.
“2 Juni sidang perdana,” kata Sunoto kepada wartawan.
Menurut dia, majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari Hakim Ketua Ummi Kusuma Putri dengan didampingi hakim anggota I Gusti Ngurah Partha Bhargawa dan Zeni Zenal Mutaqin.
Gugatan tersebut diajukan oleh advokat David Tobing terhadap Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dua dewan juri LCC Empat Pilar Kalimantan Barat, yakni Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni, serta pembawa acara atau master of ceremony (MC) Shindy Luthfiana.
Dalam gugatan itu, David menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ia menilai proses penilaian dalam perlombaan tersebut tidak dilakukan secara profesional dan merugikan sejumlah pihak.
Polemik bermula dari viralnya cuplikan lomba yang memperlihatkan perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta SMAN 1 Pontianak dan peserta lain yang dianggap memiliki substansi serupa. Keputusan juri tersebut kemudian menuai kritik di media sosial.
Dalam petitumnya, David meminta Ketua MPR RI memberhentikan secara tidak hormat dua dewan juri yang terlibat dalam kontroversi tersebut.
Selain itu, ia juga meminta agar MC kegiatan tersebut dilarang menjadi pemandu acara dalam kegiatan resmi kenegaraan di tingkat daerah maupun nasional.
Tak hanya itu, penggugat turut meminta para tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada publik melalui tiga surat kabar nasional serta membayar seluruh biaya perkara.
Menanggapi gugatan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghormati proses persidangan dan akan mengikuti proses tersebut,” ujar Siti.
Terkait tuntutan pemberhentian dua dewan juri, Siti menjelaskan bahwa MPR RI akan berpedoman pada ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kami berpedoman pada aturan BKN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 apakah ada aturan yang dilanggar,” katanya.
Ia menambahkan, hingga saat ini proses pendalaman internal terhadap polemik tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan.
“Masih kita dalami,” ujarnya.
Discussion about this post