Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Breaking News

MK Diskualifikasi 8 Kepala Daerah Terpilih, Mayoritas Bukan Kepala Daerah dari Gerindra

CC-01 by CC-01
26 Februari 2025
in Breaking News
0
Mahkamah Konstitusi (dok. istimewa)

Mahkamah Konstitusi (dok. istimewa)

0
SHARES
73
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, SEMARANG – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan final terkait sengketa Pilkada 2024 dengan mendiskualifikasi delapan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Keputusan ini sekaligus memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) di wilayah yang terdampak.

Delapan calon kepala daerah yang didiskualifikasi oleh MK adalah:

  1. Yermias Bisai (Wakil Gubernur Papua) – Diusung PDI Perjuangan
  2. Ade Sugianto (Bupati Tasikmalaya) – Diusung PDIP, PKB, NasDem, dan PBB
  3. Owena Mayang (Bupati Mahakam Ulu, Kaltim) – Diusung PKB, PAN, dan Demokrat
  4. Stanislaus Liah (Wakil Bupati Mahakam Ulu, Kaltim) – Diusung PKB, PAN, dan Demokrat
  5. Anggit Kurniawan (Wakil Bupati Pasaman, Sumbar) – Diusung PKB, PAN, PBB, dan PDIP
  6. Gusnan Mulyadi (Bupati Bengkulu Selatan) – Diusung Golkar, Nasdem, dan PKS
  7. Edi Damansyah (Bupati Kutai Kartanegara) – Diusung PDIP, Demokrat, dan Partai Gelora
  8. Trisal Tahir (Wali Kota Palopo) – Diusung Gerindra, Demokrat, dan PKB

Anomali Diskualifikasi: Mayoritas Tidak Diusung Gerindra

Dari delapan kepala daerah yang didiskualifikasi, tujuh di antaranya tidak mendapat dukungan dari Partai Gerindra.

Hanya Trisal Tahir yang diusung oleh Gerindra dan didiskualifikasi karena terbukti memalsukan ijazah dalam pencalonannya sebagai Wali Kota Palopo.

Anomali ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat politik dan masyarakat. Apakah diskualifikasi ini murni berdasarkan hukum atau ada faktor lain yang bermain?

Sejumlah pihak menilai bahwa keputusan MK harus tetap berpegang pada asas independensi dan tidak boleh berpihak pada kepentingan politik tertentu.

Namun, dengan pola yang terlihat, muncul spekulasi bahwa keputusan ini berpotensi menguntungkan pihak tertentu dalam dinamika politik nasional.

Hingga saat ini, MK belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan keberpihakan dalam putusan diskualifikasi ini.

Sementara itu, KPU diinstruksikan untuk segera menyiapkan Pemilihan Suara Ulang guna memastikan demokrasi tetap berjalan dengan adil dan transparan.(CC-01)

Tags: diskualifikasi kepala daerahkpumahkamah konstitusipartai politikpilkada 2024politik indonesiaPSU 2025sengketa Pilkada
Previous Post

Kejagung Himbau Publik Tak Perlu Khawatir, BBM di SPBU Pertamina Bukan Hasil Oplosan

Next Post

Kejaksaan Agung Berpotensi Periksa Ahok soal Korupsi di Pertamina

Related Posts

Sekretaris PAN Jawa Tengah Sunarmin menegaskan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan kader tetap satu komando mendukung Presiden Prabowo.
Breaking News

PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando

12 November 2026
Blibli Histeria 11.11 berlangsung 3–13 November 2026 dengan diskon hingga 92%, promo Buy 1 Get 1, voucher hingga 50%, hingga motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000. (dok. istimewa)
Bisnis

Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000

6 November 2026
Ajinomoto Sales Indonesia memperoleh Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. (dok. istimewa)
Bisnis

Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan

6 November 2026
BYD digugat PT Raden Reza Adi sebesar Rp 9,5 triliun terkait penggunaan merek Denza di Indonesia. Penggugat juga meminta penjualan dan distribusi kendaraan bermerek Denza dihentikan. (dok. istimewa)
Bisnis

BYD Digugat Rp 9,5 Triliun soal Merek Denza, Penggugat Minta Penjualan Dihentikan

12 November 2026
Next Post
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (dok. istimewa)

Kejaksaan Agung Berpotensi Periksa Ahok soal Korupsi di Pertamina

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando
  • Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000
  • Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan
  • Anggota Keluarga Kerajaan Abu Dhabi Ditemukan Tak Sadarkan Diri di London, Didakwa Telantarkan Anak
  • KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved