Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Breaking News

Pakar Hukum: Revisi UU Pilkada oleh DPR dan Pemerintah Pembangkangan Konstitusi

CC-01 by CC-01
22 Agustus 2024
in Breaking News
0
Ilustrasi ambang batas atas parlemen di DPR RI untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024 (dok. dpr.go.id)
0
SHARES
11
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah menuai kritik tajam dari pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.

Menurut Bivitri, langkah untuk mengubah atau mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam revisi UU tersebut merupakan tindakan yang jelas-jelas membangkang terhadap konstitusi.

“Ini bukan sekadar soal perbedaan pendapat politik, tetapi ini sudah menyangkut penghormatan terhadap konstitusi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh DPR dan Pemerintah,” ujar Bivitri dalam sebuah pernyataan, Kamis (22/8/2024).

Bivitri menegaskan bahwa putusan MK, berdasarkan konstitusi, bersifat final dan mengikat, yang berarti wajib ditaati oleh semua pihak, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif.

“Konstitusi sudah jelas menetapkan bahwa putusan MK tidak bisa diabaikan atau diubah oleh pihak manapun. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipahami dan dihormati oleh para pembuat kebijakan,” tambahnya.

Dengan demikian, revisi yang dilakukan DPR dan Pemerintah bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, Bivitri menjelaskan bahwa produk hukum yang mengingkari putusan MK dapat dianggap tidak konstitusional.

“Jika DPR dan Pemerintah terus melanjutkan revisi ini tanpa mematuhi putusan MK, maka produk hukum yang dihasilkan tidak memiliki dasar konstitusional yang sah. Ini bisa membawa implikasi hukum yang serius di masa depan,” tegasnya.

Menurutnya, tindakan ini dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pernyataan Bivitri tersebut mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai langkah-langkah DPR dan Pemerintah.

Ia menekankan pentingnya semua pihak untuk mematuhi konstitusi dan putusan MK sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia.(CC-01)

Tags: dpr rikonstitusimk
Previous Post

Partai Buruh Tuntut Pemerintah dan DPR Patuh pada Putusan MK

Next Post

CALS Kecam Langkah Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Ancam Boikot Pilkada

Related Posts

Sekretaris PAN Jawa Tengah Sunarmin menegaskan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan kader tetap satu komando mendukung Presiden Prabowo.
Breaking News

PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando

12 November 2026
Blibli Histeria 11.11 berlangsung 3–13 November 2026 dengan diskon hingga 92%, promo Buy 1 Get 1, voucher hingga 50%, hingga motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000. (dok. istimewa)
Bisnis

Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000

6 November 2026
Ajinomoto Sales Indonesia memperoleh Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. (dok. istimewa)
Bisnis

Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan

6 November 2026
BYD digugat PT Raden Reza Adi sebesar Rp 9,5 triliun terkait penggunaan merek Denza di Indonesia. Penggugat juga meminta penjualan dan distribusi kendaraan bermerek Denza dihentikan. (dok. istimewa)
Bisnis

BYD Digugat Rp 9,5 Triliun soal Merek Denza, Penggugat Minta Penjualan Dihentikan

12 November 2026
Next Post
Ilustrasi Pilkada. (dok. istimewa)

CALS Kecam Langkah Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Ancam Boikot Pilkada

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando
  • Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000
  • Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan
  • Anggota Keluarga Kerajaan Abu Dhabi Ditemukan Tak Sadarkan Diri di London, Didakwa Telantarkan Anak
  • KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved