PANDUGA.ID, Jakarta — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare, dan Kapolres Paniai, Kompol Deddy Agusthinus Puhiri. Desakan ini terkait dugaan intervensi aparat kepolisian dalam proses rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dugaan Intervensi dan Kekerasan di Kabupaten Paniai
Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa intervensi terjadi saat sidang pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai. Ronny juga menuduh sejumlah anggota Polres Paniai melakukan aksi kekerasan terhadap peserta rapat pleno.
“Kami menduga adanya upaya untuk menggagalkan pleno rekapitulasi yang sedang berlangsung, dan itu diduga melibatkan sejumlah anggota kepolisian,” ujar Ronny, Minggu (15/12/2024).
Selain itu, Ronny menyebut bahwa aksi ini didorong oleh ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap hasil Pilkada Papua Tengah.
Bukti Video dan Dokumen Resmi
PDIP mengklaim memiliki bukti kuat berupa video yang menunjukkan tindakan intervensi dan kekerasan oleh aparat kepolisian. Meski demikian, Ronny memastikan bahwa PDIP tetap memegang dokumen lengkap berupa salinan formulir C hasil dan D hasil yang sah.
“Kami memiliki bukti kuat berupa video dan dokumen resmi. Dengan bukti ini, kami memastikan bahwa proses rekapitulasi suara tetap berjalan sesuai aturan,” tegas Ronny.
Tuntutan PDIP
PDIP menilai tindakan yang dilakukan aparat kepolisian sebagai upaya sistematis untuk menggagalkan jalannya pleno rekapitulasi suara. Oleh karena itu, PDIP mendesak Kapolri untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Brigjen Alfred Papare dan Kompol Deddy Agusthinus Puhiri dari jabatannya.
“Ini bukan hanya soal Pilkada, tetapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat penegak hukum,” tambah Ronny.
Harapan untuk Langkah Tegas
PDIP berharap pihak berwenang segera menyelidiki dugaan intervensi dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga netralitas dan kredibilitas institusi kepolisian dalam proses demokrasi di Indonesia.(CC-01)
