Dua Organisasi Jurnalis Somasi Pj Gubernur Jateng Terkait Insiden Ajudannya Sok Jago Kekerasan ke Wartawan

PANDUGA.ID, SEMARANG – Dua organisasi jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), melayangkan somasi terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dan ajudannya. Somasi tersebut dipicu oleh tindakan represif terhadap Wisnu Indra Kusuma, seorang jurnalis dari media JPNN, yang terjadi di Semarang.

Dalam somasi yang dilayangkan pada Sabtu (12/10/2024), kedua organisasi tersebut menuntut Pj Gubernur dan ajudannya untuk meminta maaf secara terbuka dalam waktu satu pekan. Insiden tersebut terjadi pada Kamis (26/9/2024) di Hotel Patra Jasa, Semarang, saat Wisnu mengalami kekerasan fisik ketika melakukan wawancara doorstop setelah acara pembukaan Rakernas Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI).

Wisnu ditarik oleh salah satu ajudan gubernur hingga terjatuh, yang mengakibatkan cedera pada kaki kirinya yang sebelumnya telah dipasang pen. Akibatnya, ia harus menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit.

Wakil Ketua PWI Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir, mengecam keras tindakan ajudan Pj Gubernur tersebut. “Kami mengecam tindakan represif ajudan Pj Gubernur yang menghalangi wartawan saat melakukan tugasnya. Wartawan bukan gangster yang memerlukan pengamanan ekstra. Mereka adalah profesional yang melalui uji kompetensi,” ungkap Zainal dalam pernyataannya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Advokasi AJI Semarang, M. Dafi Yusuf, menambahkan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menekankan bahwa tindakan menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya bisa dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 18 UU Pers. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Ajudan pejabat seharusnya memahami tugas jurnalis dan memberikan akses untuk melakukan tugas jurnalistik,” kata Dafi.

Dalam somasi tersebut, AJI dan PWI mengajukan empat tuntutan:

1. Ajudan yang terlibat harus meminta maaf secara terbuka.
2. Ajudan tersebut dipulangkan ke kesatuannya dan digantikan dengan personel yang lebih profesional.
3. Pj Gubernur dan Polda Jateng diminta untuk mengevaluasi ajudan Polri yang bertugas di pemerintahan.
4. Pj Gubernur harus memastikan ajudannya tidak lagi menghalangi tugas jurnalistik, baik secara fisik maupun verbal.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kedua organisasi tersebut mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. (CC02)