PANDUGA.ID, KARANGANYAR – Tiga tersangka dalam kasus dugaan penjualan alat industri pertanian (alsintan) di Kabupaten Karanganyar menerima uang hasil penjualan dengan nominal yang berbeda-beda.
Kasus korupsi penjualan alsintan tahun 2021 ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebut bahwa bantuan mesin combine harvester, yang seharusnya diterima kelompok tani di Kecamatan Tasikmadu, dijual kepada pihak lain oleh para pelaku, yaitu Saiful, Danar, dan Budi.
Kepala Kejaksaan (Kajari) Karanganyar, Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Karanganyar, Hartanto, menyatakan bahwa alsintan tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI yang disalurkan melalui kementerian.
Awalnya, Danar dan Saiful mencari seseorang yang bisa mengatur lokasi penempatan hibah barang dan bertemu dengan Budi yang kemudian menjembatani mereka dengan kelompok tani. Namun, barang tersebut malah dijual oleh para pelaku.
“Sesuai nilai kontrak, alat itu bernilai Rp 340 juta. Sebelum barang tiba, pelaku sudah mendapatkan calon pembeli di wilayah Sragen dan menjualnya seharga Rp 180 juta.
Pembayaran dilakukan secara bertahap empat kali dan lunas sebelum barang datang,” ungkap Hartanto.
Pihak kejaksaan masih mencari tahu keberadaan barang yang dijual tersebut karena telah berpindah tangan atau dijual kembali.
Menurut keterangan para pelaku, masing-masing menerima uang dengan nominal yang berbeda. Namun, keterangan mereka saling bertentangan.
“Menurut Budi, semua uang penjualan diserahkan ke Danar, kemudian diteruskan ke Saiful, sedangkan Budi menerima Rp 15 juta.
Menurut Danar, semua uang diserahkan ke Budi dan sebagian ke Saiful, sementara Danar hanya menerima Rp 3 juta.
Sedangkan versi Saiful, Danar memberikan Rp 50 juta kepadanya. Namun, yang harus diganti rugi adalah sesuai nilai kontrak, yaitu Rp 340 juta,” terang Hartanto.
Hartanto juga menjelaskan bahwa Danar dan Budi saat ini telah ditahan di Mapolres Karanganyar, sedangkan Saiful belum ditahan karena alasan penyidikan.
Selain itu, ketiganya juga terkait dalam perkara lain, yakni pungli Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan dari dua perkara tersebut diperkirakan sekitar Rp 600 juta.
“Para pelaku dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,” tambah Hartanto. (CC02)
