PANDUGA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Hugua, dari Fraksi PDIP, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melegalkan praktik politik uang dalam proses pemilihan umum.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Usulan kontroversial ini disampaikan Hugua dalam rapat bersama Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito di Gedung DPR RI, Senayan, hari ini.
Menurut Hugua, melegalkan politik uang dengan batasan tertentu dapat membantu mengatasi masalah yang sering dihadapi dalam pemilu.
“Masyarakat tidak akan memilih politisi yang tidak menggunakan money politics. Jika dilegalkan dengan batasan tertentu, misalnya maksimum Rp 20 ribu, Rp 50 ribu, Rp 1 juta atau Rp 5 juta, maka Bawaslu akan lebih mudah mengawasi,” kata Hugua, Rabu (15/5/2024).
Dia menambahkan, dengan adanya batasan yang jelas, pengawasan terhadap praktik politik uang bisa lebih efektif dan terstruktur.
“Legalitas ini justru akan memudahkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa batasan yang ditetapkan tidak dilanggar,” lanjutnya.
Hugua juga berpendapat bahwa hal ini dapat membantu mengurangi praktik politik uang yang tidak terkontrol dan sembunyi-sembunyi.
Usulan ini langsung menuai berbagai reaksi. Beberapa pihak menganggapnya sebagai langkah yang bisa merusak integritas pemilu.
“Melegalkan politik uang sama saja dengan merusak demokrasi yang bersih dan adil. Ini bisa membuka peluang lebih besar untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar seorang aktivis pemilu yang hadir dalam rapat tersebut.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan dengan hati-hati.
“Kami harus melihat dari berbagai aspek, termasuk dampak jangka panjang terhadap proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu,” ujarnya.
Hasyim juga menegaskan bahwa KPU selalu berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga memberikan tanggapannya.
“Kami memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh Hugua, namun perlu diingat bahwa tujuan utama kami adalah memastikan pemilu yang jujur dan adil. Legalitas politik uang bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak diatur dengan sangat ketat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lugito, menekankan pentingnya menjaga etika dalam pemilu.
“Kami harus berhati-hati dalam membuat kebijakan yang bisa berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi. Integritas dan kejujuran dalam pemilu adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.(CC-01)
