Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Breaking News

Sesuai Ucapan Pakar UI, MK Tak Diskualifikasi Paslon Prabowo-Gibran

Faizal by Faizal
22 April 2024
in Breaking News, Politik
0
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (dok. Antara Foto)

Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (kanan) dan Gibran Rakabuming Raka (kiri) mengambil undian nomor urut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut satu, untuk pasangan Capres dan Cawapres dari koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut dua sedangkan untuk pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mendapat nomor urut tiga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

0
SHARES
2
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, SEMARANG – Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, memperkirakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, sebagaimana yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor 1 dan 3. 

Titi menegaskan bahwa MK turut berperan dalam membuka pintu bagi partisipasi Gibran dalam Pilpres 2024 melalui Putusan MK No. 90/2023 yang mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden. 

“MK kemungkinan besar akan memfokuskan putusannya pada integritas pemilu, dengan opsi terberat berupa pemilihan ulang di daerah-daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilu,” paparnya, Minggu (21/4/2024).

Sementara itu, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, meyakini bahwa putusan MK nantinya akan mengakui adanya politisasi bantuan sosial (bansos). 

Yusuf optimis bahwa hakim-hakim MK akan memperhatikan keterkaitan yang kuat antara penyaluran bansos ad hoc dengan perolehan suara Prabowo-Gibran. 

Menurutnya, baik bansos reguler maupun ad hoc yang diberlakukan menjelang pemilu tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan atau menjaga daya beli masyarakat.

“Melainkan merupakan strategi terselubung Presiden Jokowi untuk memperoleh dukungan elektoral bagi anaknya, Gibran,” ucapnya.

Yusuf menambahkan bahwa peningkatan anggaran bansos yang terus meningkat menjelang pilpres menunjukkan kepentingan elektoral yang jelas, meskipun tidak ada kegentingan ekonomi yang luar biasa.(CC-01)

Tags: gibranmahkamah konstitusimkpakar uipilpresprabowouniversitas indonesia
Previous Post

Serangan Balasan Israel Terhadap Iran Picu Kecemasan Global

Next Post

Usai Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Buka Pendaftaran PHPU Pileg 2024

Related Posts

Sekretaris PAN Jawa Tengah Sunarmin menegaskan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan kader tetap satu komando mendukung Presiden Prabowo.
Breaking News

PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando

12 November 2026
Blibli Histeria 11.11 berlangsung 3–13 November 2026 dengan diskon hingga 92%, promo Buy 1 Get 1, voucher hingga 50%, hingga motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000. (dok. istimewa)
Bisnis

Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000

6 November 2026
Ajinomoto Sales Indonesia memperoleh Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. (dok. istimewa)
Bisnis

Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan

6 November 2026
BYD digugat PT Raden Reza Adi sebesar Rp 9,5 triliun terkait penggunaan merek Denza di Indonesia. Penggugat juga meminta penjualan dan distribusi kendaraan bermerek Denza dihentikan. (dok. istimewa)
Bisnis

BYD Digugat Rp 9,5 Triliun soal Merek Denza, Penggugat Minta Penjualan Dihentikan

12 November 2026
Next Post
Mahkamah Konstitusi (dok. indonesia.go.id)

Usai Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Buka Pendaftaran PHPU Pileg 2024

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando
  • Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000
  • Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan
  • Anggota Keluarga Kerajaan Abu Dhabi Ditemukan Tak Sadarkan Diri di London, Didakwa Telantarkan Anak
  • KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved