PANDUGA.ID, SEMARANG – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengingatkan akan dampak buruk yang mungkin terjadi apabila pemerintahan mendatang membentuk koalisi gemuk dengan mengajak partai politik pendukung paslon yang kalah dalam Pilpres.
Menurut Adi, langkah semacam itu akan mengakibatkan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif ambruk secara total.
“Hal ini tentu akan mereduksi efektivitas pelaksanaan Pemilu 2024,” ucapnya, Minggu (7/4/2024).
Adi Prayitno menekankan bahwa keberadaan koalisi pemerintah yang terlalu besar, terutama dengan melibatkan parpol pendukung paslon yang kalah, dapat mengakibatkan dominasi kekuasaan eksekutif yang tidak seimbang.
Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah menjadi sulit dilakukan, karena kendali politik cenderung terkonsentrasi pada kelompok mayoritas dalam koalisi.
Lebih lanjut, Adi Prayitno menyatakan bahwa dalam konteks demokrasi, pengawasan terhadap pemerintahan merupakan hal yang sangat penting.
Namun, jika koalisi pemerintah terlalu besar dan dominan, maka mekanisme pengawasan tersebut akan terhambat.
“Ini berpotensi merugikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Adi Prayitno menyarankan bahwa pemerintahan mendatang sebaiknya membangun koalisi yang seimbang dan berprinsip, yang mampu memberikan ruang bagi pengawasan yang efektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan sia-sia dan prinsip demokrasi dapat tetap terjaga dengan baik.
Dalam menghadapi dinamika politik pasca-Pemilu 2024, penting bagi pemerintahan mendatang untuk memperhatikan aspek-aspek kritis seperti keberlanjutan demokrasi, perlindungan hak-hak warga negara, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.
“Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam membangun tatanan politik yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.(CC-01)
