PANDUGA.ID, SEMARANG – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyediakan hunian layak huni dan terjangkau bagi masyarakat setempat.
“Tahun 2024 ini kita ingin mengembangkan tidak hanya perbankan saja, tapi juga akses keuangan bagi lembaga keuangan lainnya,” ujar Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Akses keuangan nonbank meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan BP Tapera.
Sumarno yang juga Koordinator TPAKD Jawa Tengah menjelaskan, BP Tapera bisa menghimpun dan menyediakan dana untuk kredit perumahan.
Ia mengatakan BP Tapera memiliki beragam program yang lebih luas penerapannya pada pembiayaan perumahan.
Sasarannya tidak hanya aparatur sipil negara (ASN) namun juga masyarakat umum.
Sumarno berharap program BP Tapela juga menyasar pekerja di kawasan industri dan memberikan mereka perumahan bersubsidi dan apartemen sewa.
Sebab selama ini penyediaan perumahan bagi masyarakat masih menjadi tugas pemerintah (PR).
Oleh karena itu, sosialisasi program pengayaan perumahan masyarakat penting dilakukan oleh banyak pemangku kepentingan.
“Saya berharap program ini menjadi sarana percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat Jawa Tengah,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Jateng, Tias Retnani mengatakan sinergi dengan Pemprov Jateng akan semakin meningkat pada tahun 2024.
Hal tersebut diharapkan dapat terjadi. Sejauh ini, hal itu masih berlangsung.
Program TPAKD lebih fokus pada produk keuangan di sektor perbankan.
Di sisi lain, masih banyak produk keuangan non-bank yang perlu dimaksimalkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.(CC-01)
