Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Breaking News

PDIP Temukan Kecurangan TSM di Pilkada 2024, Akan Bawa Kasus ke MK

CC-01 by CC-01
1 Desember 2024
in Breaking News, Pilkada
0
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (dok. istimewa)

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy (dok. istimewa)

0
SHARES
2
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim telah menemukan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada Serentak 2024.

Kecurangan tersebut diduga terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Banten, dan Jawa Timur.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, memastikan partainya akan membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami melihat ada pola kecurangan yang sama di beberapa daerah, sehingga langkah hukum di MK menjadi pilihan untuk menegakkan keadilan,” ujar Ronny, Minggu (1/12/2024).

Ronny juga mengungkapkan adanya dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian yang turut berkontribusi dalam kecurangan tersebut.

Ia menyebut bahwa aparat dari tingkat provinsi hingga kecamatan diduga dikerahkan untuk memengaruhi jalannya pilkada.

“Ini pelanggaran serius. Ketidaknetralan aparat harus ditindak tegas karena mencederai prinsip demokrasi,” tegas Ronny.

Menanggapi temuan ini, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, harus bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pilkada.

“Kapolri seharusnya menjaga netralitas institusi, bukan malah membiarkan anggotanya terlibat dalam politik praktis. Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kinerja Kapolri segera,” kata Deddy dengan nada tegas.

PDIP juga mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti laporan ini guna menjaga integritas proses demokrasi.

“Kami berharap Presiden bersikap adil dan transparan dalam menangani persoalan ini, termasuk mengambil langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara,” ujar Deddy.

Menurutnya, langkah hukum di MK adalah salah satu bentuk perjuangan PDIP untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.(CC-01)

Tags: pdi perjuanganpdippilkada 2024pilkada serentak
Previous Post

Angka Golput di Pilgub DKI 2024 Tertinggi dalam Sejarah, KPU dan DPR Bereaksi

Next Post

Firli Bahuri Minta Kasus Dugaan Pemerasan Dihentikan, Pengacara Klaim Tidak Ada Bukti Kuat

Related Posts

Sekretaris PAN Jawa Tengah Sunarmin menegaskan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan kader tetap satu komando mendukung Presiden Prabowo.
Breaking News

PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando

12 November 2026
Blibli Histeria 11.11 berlangsung 3–13 November 2026 dengan diskon hingga 92%, promo Buy 1 Get 1, voucher hingga 50%, hingga motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000. (dok. istimewa)
Bisnis

Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000

6 November 2026
Ajinomoto Sales Indonesia memperoleh Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. (dok. istimewa)
Bisnis

Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan

6 November 2026
BYD digugat PT Raden Reza Adi sebesar Rp 9,5 triliun terkait penggunaan merek Denza di Indonesia. Penggugat juga meminta penjualan dan distribusi kendaraan bermerek Denza dihentikan. (dok. istimewa)
Bisnis

BYD Digugat Rp 9,5 Triliun soal Merek Denza, Penggugat Minta Penjualan Dihentikan

12 November 2026
Next Post
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri (dok. istimewa)

Firli Bahuri Minta Kasus Dugaan Pemerasan Dihentikan, Pengacara Klaim Tidak Ada Bukti Kuat

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando
  • Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000
  • Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan
  • Anggota Keluarga Kerajaan Abu Dhabi Ditemukan Tak Sadarkan Diri di London, Didakwa Telantarkan Anak
  • KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved