PANDUGA.ID, PONTIANAK – Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan publik setelah muncul protes dari pihak SMAN 1 Pontianak terkait keputusan penilaian dewan juri yang dinilai tidak adil dan tidak objektif.
Kontroversi ini viral di media sosial setelah beredar rekaman pelaksanaan lomba yang memperlihatkan dugaan perbedaan perlakuan penilaian terhadap jawaban peserta.
Jawaban Sama, Nilai Berbeda
Berdasarkan rekaman yang ditinjau pihak sekolah, pembawa acara mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Peserta dari SMAN 1 Pontianak berkode C-2 menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden.
Namun, jawaban tersebut justru diberi pengurangan nilai sebesar minus lima oleh dewan juri.
Tak lama kemudian, pertanyaan serupa diajukan kepada peserta lain berkode B-4. Menurut pihak SMAN 1 Pontianak, peserta tersebut memberikan jawaban dengan isi yang sama, tetapi memperoleh nilai plus 10 dari juri.
Perbedaan penilaian itu kemudian diprotes oleh perwakilan tim C-2 karena dianggap tidak konsisten.
Juri Beri Penjelasan
Menurut pihak sekolah, salah satu juri, Dyastasita, beralasan peserta C-2 dinilai tidak menyebut unsur DPD dalam jawabannya.
Saat peserta mencoba meminta pandangan penonton terkait kesamaan jawaban, juri disebut menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan dewan juri.
Selain itu, juri lainnya, Indri Wahyuni, disebut menyampaikan bahwa artikulasi jawaban peserta dianggap kurang jelas.
Sementara itu, pembawa acara, Shindy Luthfiana, juga menjadi sorotan setelah pernyataannya dinilai kurang empatik terhadap protes peserta.
SMAN 1 Pontianak Minta Klarifikasi
Atas kejadian tersebut, pihak SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak terkait, termasuk dewan juri dan pembawa acara.
Sekolah menilai terdapat kekeliruan dalam proses penilaian yang berpotensi memengaruhi hasil kompetisi.
Belum Ada Pernyataan Resmi Panitia
Hingga informasi ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari panitia pelaksana maupun pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terkait polemik penilaian tersebut.
Kontroversi ini memicu beragam reaksi publik di media sosial, dengan sebagian warganet meminta evaluasi transparansi sistem penjurian dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.
Discussion about this post