Kepala BSSN: 98 Persen Data Pemerintah Tak Bisa Dipulihkan

PANDUGA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa serangan siber pada 20 Juni lalu telah melumpuhkan semua data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya. 

Dalam rapat dengan Komisi I DPR kemarin, Hinsa menyatakan bahwa data yang tidak bisa dipulihkan mencapai 98%, dan hanya 2% data yang memiliki back up atau pencadangan di PDNS Batam.

Hinsa menjelaskan bahwa ketiadaan back up tersebut merupakan hasil dari kesalahan dalam tata kelola. 

“Ini adalah kesalahan dalam tata kelola yang harus segera diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Hinsa, Jumat (28/6/2024).

Namun, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal tata kelola, melainkan mencerminkan kebodohan dalam pengelolaan data penting. 

“Ini bukan sekedar masalah tata kelola, tapi lebih dari itu, ini adalah kebodohan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Meutya.

Serangan siber yang menyebabkan lumpuhnya PDNS di Surabaya ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data nasional. 

Komisi I DPR mendesak BSSN untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan memastikan hal serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Hinsa berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan sistem keamanan data nasional. 

“Kami akan bekerja keras untuk memastikan keamanan data nasional terjaga dan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Hinsa.

Upaya Mitigasi

Sebagai langkah awal, BSSN berencana untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta memperkuat infrastruktur keamanan siber. 

Hinsa juga mengusulkan penambahan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keamanan siber serta peningkatan anggaran untuk pengembangan teknologi keamanan data.

Selain itu, Hinsa mengajak seluruh masyarakat dan instansi pemerintah untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga data mereka. 

“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak semua pihak untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan data,” pungkasnya.

Dengan adanya serangan siber ini, diharapkan pemerintah dan seluruh instansi terkait dapat belajar dari kesalahan yang terjadi dan meningkatkan keamanan data demi menjaga kedaulatan informasi nasional.