Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Kinerja Hukum Pemerintahan Jokowi Hanya 57,4%

CC-02 by CC-02
23 Juni 2024
in Nasional
0
Presiden Jokowi (dok. istimewa)
0
SHARES
1
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, JAKARTA – Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan bahwa hanya 57,4% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang hukum. 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Hasil survei ini dirilis hari ini dan mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan di bidang hukum adalah yang terendah dibandingkan dengan tiga bidang lainnya yaitu politik keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Manager Litbang Kompas, Totok Suryaningtyas, menyebutkan bahwa kepuasan di bidang politik keamanan mencapai 85,5%, di bidang ekonomi sebesar 65,1%, dan di bidang kesejahteraan sosial sebesar 82%. 

Menurut Totok, rendahnya kepuasan di bidang hukum disebabkan oleh masalah pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum.

“Pemberantasan suap dan jual-beli kasus hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum menjadi rendah,” ujar Totok dalam keterangannya, Kamis (20/6/2024).

Survei ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan di berbagai bidang, masyarakat masih merasa bahwa sektor hukum membutuhkan perhatian dan perbaikan yang lebih serius. 

Beberapa responden menyoroti bahwa ketidakpuasan ini berakar pada persepsi bahwa penegakan hukum masih belum berjalan dengan adil dan transparan.

Tingkat kepuasan yang tinggi di bidang politik keamanan dan kesejahteraan sosial menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, peningkatan kepuasan di bidang ekonomi mencerminkan optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Menanggapi hasil survei ini, beberapa pengamat politik menyarankan agar pemerintahan Jokowi memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem peradilan untuk meningkatkan kepercayaan publik. 

Perbaikan di sektor hukum dianggap penting untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil di mata hukum.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah di Indonesia dengan margin of error sebesar ±2,8%. 

Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya di berbagai sektor, terutama di bidang hukum yang masih memerlukan banyak perbaikan.

Diharapkan, dengan adanya perhatian yang lebih serius terhadap pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem hukum, tingkat kepuasan masyarakat di bidang hukum dapat meningkat di masa mendatang, seiring dengan peningkatan di bidang lainnya.(CC-01)

Tags: hukumjokowikinerja jokowilitbang kompaspresiden jokowi
Previous Post

Polisi Tangkap Pencuri di Tegal, Korban Sempat Terseret Motor Pelaku

Next Post

Guru Besar UI: Penguasa Gunakan Hukum sebagai Senjata Politik

Related Posts

Dewi Astutik jadi buronan Interpol terkait kasus narkoba jaringan internasional (dok. istimewa)
Nasional

Buron Interpol Kasus 2 Ton Sabu Rp 5 Triliun, Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja

2 Desember 2025
Novita Widi Prasetijono istri mantan Pangdam IV Diponegoro, Widi Prasetijono diduga terlibat korupsi jual beli tanah Kodam (dok. istimewa)
Breaking News

Novita Istri Mantan Pangdam IV Diponegoro Akui Keluarganya Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Demi Hindari PPATK

2 Desember 2025
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar resmi mengambil alih kepemimpinan PBNU.(dok. Tribunnews)
Breaking News

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar Ambil Alih Kepemimpinan PBNU, Muktamar Segera Digelar

30 November 2025
Novita Widi Prasetijono istri mantan Pangdam IV Diponegoro, Widi Prasetijono diduga terlibat korupsi jual beli tanah Kodam (dok. istimewa)
Breaking News

Novita Istri Mantan Pangdam IV Diponegoro Disebut Terlibat Dugaan Kasus Korupsi BUMD Cilacap Rp 237 Miliar

25 November 2025
Next Post
Guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto (dok. istimewa)

Guru Besar UI: Penguasa Gunakan Hukum sebagai Senjata Politik

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • Buron Interpol Kasus 2 Ton Sabu Rp 5 Triliun, Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja
  • Kebakaran Gudang Pabrik Dua Kelinci di Pati, Api Padam Pukul 03.00 WIB
  • Novita Istri Mantan Pangdam IV Diponegoro Akui Keluarganya Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Demi Hindari PPATK
  • Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar Ambil Alih Kepemimpinan PBNU, Muktamar Segera Digelar
  • Advokat Aris Munadi Asal Banyumas Hilang Kontak Sepekan, Mobil Ditemukan di Kebumen

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2025 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2025 Panduga.id. All right reserved