Komisi Informasi Pusat Desak KPU Buka Data Kerjasama Sirekap dengan Alibaba

PANDUGA.ID, JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus membuka data kerja samanya dengan Alibaba pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Demikian Keputusan KIP Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024 yang mengabulkan seluruh permohonan Organisasi Perlindungan Hak Konstitusional Indonesia (Yakin) kepada KPU Indonesia, seperti yang diunggah Minggu di laman resmi KIP (15 April 2024).

“Informasi berupa detail infrastruktur IT KPU terkait Pilkada 2024, meliputi topologi, detail server fisik, cloud dan jaringan server, lokasi masing-masing alat serta detail layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk cloud proses akuisisi layanan, dengan ketentuan tidak memuat informasi terkait alamat IP dan tidak menentukan secara spesifik lokasi setiap alat di infrastruktur. Kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud adalah informasi publik yang terbuka,” tulis putusan tersebut.

Dalam keputusan yang sama, KIP juga meminta KPU Indonesia memberikan informasi infrastruktur TI KPU terkait Pemilu 2024 dan rincian layanan Alibaba Cloud yang digunakan, dalam bentuk penjelasan resmi.

Sebelumnya, KPU Indonesia menganggap data terkait Alibaba Cloud sebagai informasi yang dikecualikan untuk diungkapkan kepada publik.

Namun dalam penilaiannya, KIP tidak setuju selama informasi yang diungkapkan tidak memuat informasi terkait alamat IP yang jika dibuka dapat mengakibatkan serangan hacker, menentukan titik lemah atau menemukan celah keamanan.

KIP juga berpendapat bahwa data tersebut tidak dapat diungkapkan kecuali data tersebut secara spesifik menyebutkan lokasi infrastruktur TI yang relevan dengan pemilu 2024, seperti di gedung, ruangan, alamat gedung, atau jalan.

Menanggapi putusan yang dikeluarkan pada 3 April 2024, KPU menyatakan sedang mempertimbangkan apakah akan menerima atau mengajukan banding ke pengadilan negeri.

Pada Minggu (15 April 2024), Kompas.com menegaskan kembali sikap KPU Indonesia terkini atas keputusan Koordinator Bidang Hukum Mochammad Afifuddin, namun pihak terkait tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan.(CC-01)