PANDUGA.ID, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa tingginya angka golongan putih (golput) dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan penurunan signifikan partisipasi pemilih di hampir seluruh wilayah Indonesia dalam Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 November lalu.
Angka Golput Tertinggi dalam Sejarah Pilkada
Di Jakarta, tingkat golput tercatat mencapai 46,95%, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah Pilkada di ibu kota. Sementara itu, di Sumatera Utara, angka golput bahkan lebih tinggi, mencapai 50,6%.
“Ini menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Hal ini penting agar proses demokrasi tetap berjalan efektif,” ujar Supratman Andi Agtas dalam keterangannya.
Respon Beragam dari Para Tokoh Politik
Wacana ini memicu tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyatakan bahwa partainya akan mengkaji lebih mendalam sebelum memberikan sikap resmi.
“Kami perlu kajian lebih mendalam dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait. Kami ingin melihat dampak dari perubahan tersebut terhadap demokrasi di daerah,” ungkap Ganjar di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Sebaliknya, Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, secara pribadi mendukung usulan tersebut. Menurutnya, pemilihan oleh DPRD dapat menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya partisipasi pemilih.
“Secara pribadi saya setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada,” ujar Tifatul.
Langkah Selanjutnya
Wacana ini dipastikan akan terus menjadi bahan diskusi di kalangan partai politik dan masyarakat. Keputusan final terkait perubahan sistem Pilkada masih membutuhkan pembahasan mendalam untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.(CC-01)
