PANDUGA.ID, KENDAL – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal tengah menyelidiki dugaan keterlibatan empat kepala desa (kades) dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kendal 2024. Meski demikian, Bawaslu belum mengungkap secara detail identitas para kades yang diduga terlibat dalam pelanggaran netralitas tersebut.
Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan para kades tersebut. “Kami masih dalam proses meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran ini,” jelas Hevy, Senin (7/10/2024).
Dari empat kades yang terindikasi memberikan dukungan kepada salah satu paslon, satu di antaranya sudah teregister secara resmi di Bawaslu Kendal. “Saat ini, laporan yang sudah terdaftar baru satu kades, sementara tiga lainnya masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut,” ujar Hevy.
Hevy menjelaskan bahwa tindakan kepala desa yang melanggar netralitas pemilihan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 188. Aturan tersebut menyebutkan bahwa pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, atau lurah yang secara sengaja melanggar netralitas dalam pemilihan umum dapat dijatuhi pidana.
“Sanksi yang bisa dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 1 bulan hingga 6 bulan, serta denda mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta, atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Hevy.
Selain melakukan penindakan, Bawaslu Kendal juga gencar melakukan upaya pencegahan di berbagai wilayah di Kabupaten Kendal. Imbauan mengenai pentingnya menjaga netralitas telah disampaikan kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya.
“Bawaslu telah mengeluarkan surat imbauan bernomor 2260/PM.01.02/K.JT-13/09/2024, yang disampaikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Kendal untuk menjaga netralitas dalam Pilkada ini,” pungkas Hevy. (CC02)
