PANDUGA.ID, JAKARTA – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai penggantian Yasonna Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM sebagai indikasi bahwa Presiden Joko Widodo sedang bermain politik kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik dinastinya.
Menurut Deddy, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Jokowi untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.
“Penggantian Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3,” tegas Deddy, Senin (19/8/2024).
Deddy menjelaskan bahwa ada tiga tujuan utama di balik penggantian ini. Pertama, ia menyebut, adalah untuk memperkuat posisi Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi.
“Dengan penguasaan Golkar atas legislatif dari DPR RI hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten-Kota, Jokowi memastikan bahwa Golkar berada dalam posisi kuat dan menguasai jalur legislatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Deddy menyatakan bahwa tujuan kedua adalah untuk memudahkan Presiden dalam membagi-bagi jabatan bagi internal Partai Golkar. Dengan demikian, menurutnya, gejolak internal Golkar dapat diredam.
“Dengan mengontrol pembagian jabatan ini, Jokowi bisa meredam gejolak yang mungkin muncul dalam internal Golkar,” tambahnya.
Terakhir, Deddy mengungkapkan bahwa tujuan ketiga dari pergantian Yasonna adalah untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan menggelar kongres atau munas sebelum pilkada.
Ia menekankan bahwa peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol.
“Jika tidak tunduk pada agenda ini, ada risiko partai tersebut tidak bisa ikut pilkada atau kepengurusannya tidak disahkan,” kata Deddy.
Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari strategi besar Jokowi untuk memastikan pengaruhnya tetap dominan menjelang dan selama pilkada.(CC-01)
