PANDUGA.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaporkan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Laporan tersebut disampaikan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim.
Juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa laporan dari KPK telah diterima dan akan menjadi prioritas.
“Laporan ini telah diterima dan menjadi prioritas kami. Tim Pengawas Perilaku Hakim (Waskim) akan segera mempelajari laporan yang diajukan KPK,” ujarnya, Rabu (26/6/2024).
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang menangani kasus tersebut.
Ia menyoroti bahwa hakim terkesan memaksa jaksa untuk memenuhi syarat administrasi berupa pelimpahan wewenang dari jaksa agung, padahal kewajiban hakim adalah sebatas menyampaikan tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak, yakni menerima atau banding.
“Hakim seharusnya hanya menyampaikan tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak, apakah terima atau banding, bukan meminta salah satu pihak untuk menerima,” tegas Nawawi.
KPK berharap bahwa KY dan Bawas MA dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius dan segera mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam penanganan kasus-kasus hukum di Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
KY dan Bawas MA belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil setelah menerima laporan dari KPK.
Namun, diharapkan adanya tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan agar tidak ada penyimpangan dalam proses peradilan di masa mendatang.(CC-01)
