PANDUGA.ID, PATI – Puluhan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo Pati menyatakan dukungan dan akan ikut dalam aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai sewenang-wenang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pada Minggu (10/8/2025) sore, massa mendatangi Posko Donasi Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan kritik terhadap kebijakan bupati, salah satunya “Kebijakan Bupati yang dzolim dan arogan”.
220 Karyawan Honorer di-PHK Tanpa Pesangon
Salah satu eks karyawan, Ruha, mengaku telah bekerja sebagai honorer di RSUD RAA Soewondo selama 20 tahun. Namun, sejak 1 Juli 2025, ia resmi di-PHK tanpa pesangon.
“Saya di-PHK per 1 Juli 2025. Tidak ada pesangon dan tanpa solusi apa pun,” ujarnya.
Ruha menjelaskan bahwa total ada 220 orang yang mengalami nasib serupa. Menurutnya, kebijakan baru ini mengharuskan karyawan honorer mengikuti tes untuk menjadi pegawai BLUD tetap, meski sebelumnya mereka sudah melalui seleksi kompetitif saat awal masuk kerja.
“Selama 20 tahun baru kali ini ada kebijakan seperti ini. Padahal dulu kami dites, ada buktinya, dan dinyatakan lolos,” jelasnya.
Kini, Ruha harus menganggur di usia kepala empat. Ia dan rekan-rekannya menuntut dua hal: dikembalikan ke pekerjaan semula atau Bupati Sudewo mundur dari jabatan.
Rekrutmen Baru Picu Pertanyaan
Eks karyawan lain, Roni, juga mengaku telah mengabdi selama 20 tahun di rumah sakit tersebut. Kini ia kesulitan mencari pekerjaan karena faktor usia.
Roni merasa heran, sebab setelah pemutusan kerja massal, justru beredar kabar bahwa RSUD membuka formasi baru untuk karyawan honorer BLUD sebanyak 330 orang.
“Kita di-PHK 220 orang, sekarang malah informasinya perekrutan baru mencapai 330-an. Malah lebih banyak,” katanya.
Masyarakat Pati Bersatu Tegaskan Tetap Demo
Sementara itu, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak terkait dengan kelompok yang membatalkan rencana demo terkait kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.
“Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak ada hubungan dengan Yayak Gundul atau LSM Gerpab. Kami tidak mau berhubungan dengan mereka,” tegas Teguh.
Ia meminta masyarakat Pati tidak diadu domba dan mengingatkan Bupati Sudewo bahwa warga kini sudah bersatu untuk menyampaikan aspirasi.
“Pak Bupati, warga Pati jangan diadu domba. Warga Pati sudah bersatu,” pungkasnya.(CC-01)
