PANDUGA.ID, JAKARTA – Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menegaskan bahwa pemisahan Polri dari TNI adalah salah satu langkah monumental yang diambil ayahnya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Keputusan ini diambil Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan berat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Gus Dur mengambil langkah besar untuk memastikan demokrasi dapat tumbuh dengan sehat. Di bawah Orde Baru, polisi dan tentara berada dalam satu komando, yang rentan disalahgunakan untuk represi terhadap rakyat,” ujar Yenny Wahid dalam acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).
Tonggak Sejarah Pemisahan Polri dari TNI
Keputusan untuk memisahkan Polri dari TNI, yang dilakukan pada periode 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001, menjadi tonggak sejarah penting dalam reformasi institusi keamanan di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepolisian dapat berfungsi sebagai pelindung masyarakat, sementara militer fokus pada pertahanan negara.
Gus Dur, yang wafat pada 30 Desember 2009, dikenal sebagai tokoh pluralisme dan reformasi. Pemisahan ini dianggap sebagai salah satu warisan besar Gus Dur dalam memperkuat pilar demokrasi.
Kritik terhadap Perkembangan Polri Saat Ini
Namun, Yenny Wahid menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan Polri yang dinilai telah menyimpang dari semangat awal reformasi.
“Ironisnya, sekarang polisi justru menjadi ancaman bagi masyarakat, bukan pelindung. Contohnya adalah kasus siswa SMK di Semarang yang ditembak mati oleh oknum polisi. Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi yang digagas Gus Dur,” ungkap Yenny.
Kasus-kasus seperti ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap institusi Polri.
Pentingnya Merawat Warisan Reformasi
Acara haul Gus Dur dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan masyarakat dari berbagai lapisan. Dalam kesempatan tersebut, Yenny mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat warisan reformasi yang telah dirintis Gus Dur.
“Pemisahan TNI dan Polri adalah tonggak sejarah yang perlu dirawat. Namun, tanpa evaluasi dan pengawasan, warisan reformasi ini dapat kehilangan arah,” tambah Yenny.
Ia menegaskan bahwa akuntabilitas dan reformasi berkelanjutan dalam tubuh Polri sangat penting untuk memastikan institusi ini tetap berfungsi sebagai pelindung masyarakat, bukan ancaman.(CC-01)
