PANDUGA.ID, SOLO – Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan bahwa Pemkot Solo tidak melarang pengibaran bendera bertema One Piece menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih tetap menjadi prioritas utama.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Enggak (dilarang Pemkot), keren, apik. Yang penting Indonesia, bendera lambang negara yang dilindungi Undang-Undang. Mau pasang One Piece, mau pasang Gatot Kaca, Ramayana, apik juga,” kata Respati saat ditemui di Dapur SPPG Laweyan, Solo, Senin (4/8/2025).
Respati menilai bahwa pengibaran bendera seperti One Piece merupakan bentuk kreativitas masyarakat yang tidak melanggar aturan, selama tidak mengesampingkan kewajiban memasang bendera Merah Putih.
“Enggak ada SOP tertulis (pengibaran bendera One Piece di bawah Merah Putih), itu memang kreasi saja. Kalau kita, yang jelas wajib memasang bendera Merah Putih, itu wajib,” ujarnya.
Ia juga menyebut tokoh-tokoh seperti One Piece, Semar, hingga Gatotkaca sebagai bagian dari kebudayaan populer dan lokal yang sah-sah saja digunakan selama tidak bertentangan dengan norma hukum dan etika.
“Mau One Piece, tokoh Sudiropraja, tokoh Gilingan, Semar itu keren, bagus. Tinggal sudut pandang saja. Intinya, One Piece, Ramayana, tokoh wayang, saya kira sama saja ceritanya dengan yang lain,” jelas Respati.
Fenomena pengibaran bendera bajak laut Topi Jerami dari anime dan manga One Piece ini ramai terlihat di sejumlah daerah menjelang 17 Agustus. Namun, tidak semua pihak menyambutnya dengan positif.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyebut aksi tersebut bisa menurunkan wibawa bendera Merah Putih. Ia mengingatkan potensi pelanggaran terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” kata Budi, Sabtu (2/8/2025), dilansir dari Antara.
Ia menekankan bahwa Pasal 24 ayat (1) UU tersebut secara jelas melarang pengibaran bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.(CC-01)
