TASIKMALAYA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyusul kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya terjadi di Rajapolah.
Sidak ini juga mencakup pemantauan langsung distribusi MBG untuk pelajar di sejumlah sekolah. Dalam sidak tersebut, KPAI menemukan bahwa dapur umum SPPG Singaparna belum menerima dana sebesar Rp 1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), meskipun kegiatan layanan makanan bergizi tetap berjalan setiap hari.
“SPPG di Singaparna belum menerima transfer Rp 1 miliar dari BGN. Ini menghambat operasional karena layanan tetap harus berjalan,” ujar Wakil Ketua KPAI Pusat, Jasra Putra, Minggu (17/5/2025).
Baca: Banyak Vendor MBG Belum Dibayar, Kepala BGN Minta Anggaran Dinaikkan Jadi Rp 116,6 Triliun
Khawatir Ganggu Kualitas Makanan untuk Pelajar
Menurut Jasra, keterlambatan pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini menimbulkan kekhawatiran atas keberlangsungan dan kualitas layanan MBG. SPPG Singaparna selama ini melayani sekitar 3.000 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
“Kami khawatir kualitas dan distribusi MBG terganggu karena mitra masyarakat tentu memiliki keterbatasan,” imbuh Jasra.
Keracunan Massal di Rajapolah Jadi Titik Awal Pengawasan Ketat
Sidak ini merupakan bagian dari upaya pengawasan menyeluruh terhadap program MBG setelah sebelumnya terjadi kasus keracunan massal di wilayah Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Layanan MBG di Rajapolah kini masih dihentikan sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium makanan.
“MBG di Rajapolah belum beroperasi lagi karena masih uji lab pasca-keracunan,” jelas Jasra.
Sidak dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat untuk memastikan standar kualitas dan keamanan makanan bergizi yang diberikan kepada pelajar.
Baca: Prabowo Klaim Banyak Negara Belajar Program MBG
KPAI Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana
KPAI mendesak agar pemerintah pusat, dalam hal ini melalui BGN dan Kementerian terkait, segera mencairkan dana Rp 1 miliar yang dialokasikan untuk dapur umum MBG di Singaparna.
“Layanan gizi anak tidak bisa ditunda. Keterlambatan dana bisa berdampak langsung pada kesehatan dan hak anak atas pendidikan yang berkualitas,” tutup Jasra.(CC-01)
