PANDUGA.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan tidak termasuk dalam 41 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Padahal, RUU ini telah diusulkan sejak periode DPR sebelumnya dan dianggap penting oleh berbagai kalangan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, yang juga anggota Fraksi Gerindra, menjelaskan bahwa RUU tersebut belum masuk prioritas karena masih membutuhkan pengkajian lebih mendalam.
“Muatan materi dalam RUU Perampasan Aset ini perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan masalah baru ketika diterapkan,” ujar Bob Hasan dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).
Ketidakhadiran RUU Perampasan Aset dalam daftar Prolegnas menuai kritik dari berbagai pihak.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyayangkan keputusan DPR tersebut.
“RUU ini kebutuhan mendesak untuk memutus mata rantai korupsi. Jika terus ditunda, maka komitmen pemberantasan korupsi di negara ini akan semakin diragukan,” tegas Zainal.
Meski demikian, Bob Hasan memastikan bahwa Baleg akan tetap membuka ruang diskusi untuk RUU ini di masa mendatang.
“Tak menutup kemungkinan memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas berikutnya setelah kajian mendalam,” tutupnya.(CC-01)
