Beda Sikap Muhammadiyah dan PBNU Soal Pemberian IUP Tambang Batu Bara

PANDUGA.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2024 yang membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan izin mengelola bisnis tambang batu bara.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) pertama akan diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, menyambut baik keputusan ini.

Menurutnya, pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan merupakan langkah berani dari Presiden Jokowi untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam (SDA) bagi kemaslahatan rakyat.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan ini. PBNU siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap, dan jaringan bisnis yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini,” kata Gus Yahya, Selasa (4/6/2024).

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengakui bahwa pihaknya belum melakukan pembicaraan terkait peluang mendapatkan IUP.

Namun, jika ada penawaran di masa mendatang, Muhammadiyah akan membahasnya dengan seksama untuk memastikan pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

“Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa,” jelas Abdul Mu’ti.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengapresiasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, ormas keagamaan telah banyak berkontribusi untuk negara dan layak diberi kesempatan untuk mengelola tambang.

“Dengan kebijakan ini, ormas-ormas keagamaan bisa memperoleh sumber pendapatan baru untuk mendukung kegiatannya. Kegiatan ormas keagamaan juga terkait erat dengan tugas dan fungsi pemerintah,” kata Anwar Abbas.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, sekaligus mendukung kegiatan dan program ormas keagamaan yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Namun, pengawasan ketat dan pengelolaan yang transparan tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa tambang-tambang tersebut dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan masalah lingkungan atau sosial.

Keputusan ini juga menandai babak baru dalam sinergi antara pemerintah dan ormas keagamaan dalam mengelola kekayaan alam Indonesia.

Publik kini menunggu implementasi kebijakan ini dan berharap dapat melihat dampak positifnya dalam waktu dekat.(CC-01)