Masalah Papua Tak Kunjung Usai, Ketua PGI Soroti Ketidakhadiran Jokowi di MRP Papua

PANDUGA.ID, SEMARANG – Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, menyoroti absennya Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). 

Dalam diskusi yang digelar oleh Amnesty Internasional Indonesia, Gultom menyampaikan kekecewaannya atas fakta bahwa dari 17 kunjungan Presiden ke Papua, tidak satu pun di antaranya berujung pada pertemuan dengan MRP. 

Menurut Gultom, Jokowi hanya bertemu dengan kelompok-kelompok yang tidak berseberangan dengan pemerintah pusat, yang tidak membantu menyelesaikan konflik kekerasan di Papua.

Gultom juga mengkritik pendekatan pemerintah terhadap masalah Papua. “Meskipun Jokowi sering menyebutkan pendekatan kultural sebagai solusi potensial, namun, pemerintah justru semakin mengedepankan pendekatan militer,” katanya, Jumat (3/5/2024).

Pernyataan Gultom merujuk pada perubahan nomenklatur istilah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menurutnya dapat mengabaikan aspek hukum yang seharusnya dikedepankan dalam menangani konflik di Papua.

Terkait penanganan Papua, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan pentingnya pengiriman pasukan tambahan di Intan Jaya, Papua Tengah, untuk mengamankan situasi pasca konflik di Kampung Pogapa. 

Namun, Ramandey juga menekankan pentingnya memilih anggota pasukan yang memahami karakter masyarakat setempat.

Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri, menjelaskan bahwa pengiriman pasukan tambahan dari Satgas Damai Cartenz dan Kogabwilhan III dipicu oleh aksi TPNPB yang menyerang dan menembaki Polsek Homeyo, serta membakar SDN Inpres Pogapa. 

Hal ini menunjukkan eskalasi ketegangan di wilayah tersebut dan menegaskan urgensi langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah.

Kritik terhadap ketidakhadiran Jokowi dalam pertemuan dengan MRP, serta perdebatan seputar pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menangani konflik Papua, menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas isu Papua yang masih menjadi sorotan dalam agenda politik Indonesia.(CC-01)