PANDUGA.ID, SEMARANG – Film dokumenter bertajuk Dirty Vote menuai banyak kontroversi.
Film yang dirilis di YouTube pada Minggu (11/2/2024) ini menjelaskan secara detail kecurangan yang terjadi dan mungkin terjadi selama proses pemilu 2024.
Tokoh utama yang menjelaskan kejadian kecurangan tersebut adalah tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti , Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.
Mereka bergiliran menjelaskan berbagai jenis penipuan yang sebagian besar dilakukan oleh pihak berwenang.
Selain itu, di film dokumenter tersebut juga menyoroti soal pengangkatan pejabat daerah oleh Presiden.
Para pejabat tersebut diduga akan mengikuti garis politik presiden.
Kecurangan lain yang terungkap adalah maraknya penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan pasangan calon yang didukung penguasa.
Digambarkan juga adanya kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mengikuti ajang Pilpres tahun ini.
Kubu Prabowo
Menurut TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Dirty Vote merupakan film yang mengandung fitnah dan tidak ilmiah.
Ia menilai film tersebut sengaja dibuat untuk merusak penyelenggaraan pemilu 2024.
Tuduhan dalam film tersebut tidak berdasar, jelasnya, Senin (12/2/2024).
Di sisi lain, Wakil Bagian Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan, konten film tersebut bukanlah hal baru namun sangat sesuai dengan kondisi saat ini.
“Film ini merupakan edukasi politik yang sangat bagus, film dokumenter tidak mengandung fitnah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kecurangan pemilu yang terungkap dalam Dirty Vote terjadi di hulu dan hilir, seolah memperkuat bukti adanya perbedaan praktik intimidasi yang dialami kubu Ganjar-Mahfud dan PDIP.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta pihak-pihak yang menyebut Dirty Vote sebagai fitnah agar menampilkan data-data yang saling bersaing, karena semua informasi yang disampaikan dalam film tersebut semuanya berdasarkan data.
Menurut JK, film besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono itu hanya menangkap 25% dugaan kecurangan dalam proses pemilu 2024.
Ia mengatakan masih banyak kecurangan yang belum terungkap, karena misalnya apa yang terjadi di desa-desa.(CC-01)
