PANDUGA.ID, JAKARTA – Presiden Calon (Capres) 2024, Ganjar Pranowo, menegaskan regulasi di bidang laut ke depan harus berpihak pada nelayan. Peraturan yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.
Hal itu disampaikan Ganjar usai membahas ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Senin (11/12/2023).
Ratusan nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) itu berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung.
Sejumlah persoalan yang disampaikan para nelayan kepada Ganjar dalam pertemuan itu. Satu di antaranya terkait aturan zonasi. Nelayan menyebut, selama ini aturan zonasi adil merugikan mereka.
“Kami mohon kepada Pak Ganjar, ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi,” ucap Wakil Ketua KNTI, Sugeng Nugroho.
Sugeng mencontohkan, dalam PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, nelayan dibatasi melaut pada titik 573/572 atau kira-kira 200 juta laut.
Seperti yang diketahui, laut Indonesia sangat luas dan harus bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri.
Kuota Nelayan
Selain itu, ada juga PP 85/2023 tentang penangkapan terukur. Dalam aturan itu, ditetapkan kuota nelayan. Apabila kuota sudah tercukupi, maka nelayan tidak diperbolehkan melaut.
“Jelas ini merugikan kami, kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara,” tegasnya.
Tak hanya persoalan zonasi saja, ada beberapa hal lain yang disampaikan ke Ganjar.
Mulai dari kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap dan lainnya.
“Hanya kepada Pak Ganjar kami yakin untuk menitipkan harapan kami, kalau dengan capres lain kami ragu. Selama dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah, banyak program baik yang diberikan pada nelayan di Jateng,” timpal Kajidin.
“Ada program BBM bersubsidi, asuransi nelayan, pendidikan dan lainnya. Kalau dia jadi presiden, kami yakin program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh nelayan Indonesia,” sambungnya.
Sementara itu, Ganjar mengapresiasi dan menyambut aspirasi baik dari para nelayan.
Ganjar menampung semua aspirasi untuk menentukan kebijakan terbaik.
“Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak menguntungkan nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang,” ucapnya.
Ganjar juga sepakat, bahwa perizinan harus dipermudah.
Sehingga ia ingin nelayan cukup menggunakan KTP dan sistem digital untuk mengurus izin.
“Termasuk soal BBM bersubsidi, kita harus memenuhinya. Intinya, kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan,” tegasnya.(CC-01)
Discussion about this post