Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Breaking News

Penanganan Bencana Banjir di Jawa Tengah Ditunggangi Politik

Faizal by Faizal
19 Maret 2024
in Breaking News, Daerah
0
Ilustrasi banjir di Jawa Tengah (dok. istimewa)
0
SHARES
7
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, SEMARANG – Wilayah Jawa Tengah kembali dilanda bencana banjir yang merenggut nyawa dan meluluhlantakkan pemukiman warga.

Namun, dalam tragedi ini, aspek politik turut menyusup dan menjadi sorotan tajam, memicu diskusi dan kontroversi di masyarakat.

Sejumlah narasumber memberikan analisis dan tanggapan terhadap politisasi bencana ini.

Menurut Ketua Forum Peduli Bencana Jawa Tengah, Slamet Riyadi, politisasi bencana banjir semakin meruncingkan permasalahan dan mengaburkan fokus pada upaya penanganan dan pemulihan.

“Ketika bencana dijadikan sebagai bahan politik, hal tersebut dapat menghambat koordinasi dan efektivitas dalam penanganan darurat,” ungkapnya, Senin (18/3/2024).

Namun, dari sisi politik, sejumlah pihak menyalahkan pemerintah daerah atas kegagalan dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat.

Seorang anggota parlemen dari partai oposisi, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyoroti lambannya respons pemerintah setempat dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban banjir.

“Ini mencerminkan kegagalan otoritas setempat dalam memastikan keselamatan warganya,” katanya.

Tanggapan terhadap politisasi bencana ini juga datang dari kalangan aktivis masyarakat sipil.

Koordinator Aliansi Bencana Jawa Tengah, Dian Puspita, menegaskan bahwa fokus seharusnya tertuju pada langkah-langkah konkrit untuk mengurangi risiko bencana di masa depan, bukan sekadar mencari kambing hitam politik.

“Politik seharusnya tidak menghalangi upaya-upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” ucapnya.

Namun, para pendukung pemerintah membantah tuduhan politisasi, mengklaim bahwa kritik terhadap penanganan bencana seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.

“Masyarakat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam penanganan bencana, tanpa harus disalahkan melakukan politisasi,” papar seorang tokoh masyarakat di salah satu lokasi bencana di Jawa Tengah yang tak mau disebutkan namanya.

Dengan berbagai pandangan yang beragam dari para narasumber, politisasi bencana banjir di Jawa Tengah menjadi cermin dari dinamika politik dan tuntutan akuntabilitas di Indonesia.

Dalam menghadapi bencana alam, keterbukaan, kerjasama lintas sektor, dan kesadaran akan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam upaya mitigasi dan pemulihan.(CC-01)

Tags: banjirbanjir jatengbanjir jawa tengahbencana alamjatengpolitik
Previous Post

200 Warga Kaltim Diusir Otoritas IKN, Komnas HAM: Hak Warga Harus Dilindungi

Next Post

Pakar Lingkungan ITB Paparkan Dampak Ekologi Proyek IKN

Related Posts

Sekretaris PAN Jawa Tengah Sunarmin menegaskan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan kader tetap satu komando mendukung Presiden Prabowo.
Breaking News

PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando

12 November 2026
Blibli Histeria 11.11 berlangsung 3–13 November 2026 dengan diskon hingga 92%, promo Buy 1 Get 1, voucher hingga 50%, hingga motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000. (dok. istimewa)
Bisnis

Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000

6 November 2026
Ajinomoto Sales Indonesia memperoleh Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. (dok. istimewa)
Bisnis

Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan

6 November 2026
BYD digugat PT Raden Reza Adi sebesar Rp 9,5 triliun terkait penggunaan merek Denza di Indonesia. Penggugat juga meminta penjualan dan distribusi kendaraan bermerek Denza dihentikan. (dok. istimewa)
Bisnis

BYD Digugat Rp 9,5 Triliun soal Merek Denza, Penggugat Minta Penjualan Dihentikan

12 November 2026
Next Post
Ilustrasi IKN (dok. istimewa)

Pakar Lingkungan ITB Paparkan Dampak Ekologi Proyek IKN

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando
  • Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000
  • Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan
  • Anggota Keluarga Kerajaan Abu Dhabi Ditemukan Tak Sadarkan Diri di London, Didakwa Telantarkan Anak
  • KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved