SBY Pertimbangkan Langkah Hukum Terkait Isu Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Bantah Terlibat

PANDUGA.ID, JAKARTA – Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyatakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan mengambil langkah hukum terkait isu yang menyeret namanya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Andi Arief mengatakan, SBY merasa terganggu dengan narasi yang berkembang di media sosial yang seolah-olah menempatkannya sebagai aktor di balik isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

“Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut,” kata Andi Arief dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya, dikutip Rabu (31/12/2025).

Menurut Andi, isu tersebut belakangan berkembang liar dan masif di media sosial, terutama di platform TikTok. Ia menilai tuduhan yang diarahkan kepada SBY merupakan fitnah yang tidak berdasar.

Andi Arief pun membantah keras keterlibatan SBY dalam polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia menegaskan hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini berjalan dengan baik.

“Kita berharap fitnah yang sudah tidak karuan ini dihentikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo belakangan diseret dalam kasus dugaan ijazah palsu saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut yang terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Di media sosial, beredar narasi yang mengaitkan SBY dengan isu tersebut. Narasi itu salah satunya menghubungkan Roy Suryo—eks politisi Partai Demokrat dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga—dengan posisi SBY saat menjabat sebagai Presiden RI.

Partai Demokrat menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan meminta publik tidak menyebarkan informasi yang bersifat fitnah.