Panduga.id
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Berita Eksklusif
  • Lainnya
    • Viral
    • UMKM
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Pilkada
    • Bisnis
No Result
View All Result
Panduga.id
No Result
View All Result
Home Bisnis

PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia, Kasus Gagal Bayar Lender Masuki Babak Baru

CC-01 by CC-01
31 Desember 2025
in Bisnis, Breaking News
0
Dana Syariah Indonesia fraud (dok. istimewa)

Dana Syariah Indonesia fraud (dok. istimewa)

0
SHARES
16
VIEWS
Share on WhatsApp

PANDUGA.ID, JAKARTA – Kasus dugaan gagal bayar (galbay) imbal hasil lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana perusahaan fintech syariah tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah OJK menggelar pertemuan dengan Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia di Kantor OJK, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan publik terkait dana lender yang belum dibayarkan oleh DSI.

Sebelumnya, OJK juga telah memfasilitasi pertemuan antara perwakilan lender dengan Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, pada 28 Oktober 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, mengatakan keterlibatan PPATK diperlukan untuk menelusuri transaksi keuangan DSI secara mendalam.

“OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Rizal menegaskan OJK berkomitmen melindungi konsumen dan lender sesuai kewenangan yang dimiliki, baik dari sisi pengawasan maupun perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selain menggandeng PPATK, OJK juga telah menginstruksikan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemegang saham DSI untuk segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana lender. Instruksi tersebut disampaikan secara tertulis pada 10 Desember 2025.

Hingga saat ini, OJK telah menjatuhkan sebanyak 15 sanksi pengawasan terhadap DSI. OJK juga menerapkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025.

Melalui sanksi PKU tersebut, DSI dilarang menghimpun dana baru dari lender maupun menyalurkan pendanaan baru kepada borrower dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website dan aplikasi digital.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, per 29 Desember 2025 terdapat dana lender mengendap sebesar Rp1,35 triliun dari total 4.708 lender. Data tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi paguyuban, @paguyubanlenderdsi.

Tags: dana lenderDana Syariah IndonesiaDSIfintech syariahgagal bayar DSIgalbay DSIkasus fintechojkpemblokiran rekeningperlindungan konsumenppatksanksi OJK
Previous Post

Rentang 5 Hari Menko Pangan Bawa Ribuan Bantuan Beras Buat Warga Jawa Tengah

Next Post

PDI-P Tolak Pilkada Lewat DPRD, Nilai Cabut Hak Pilih Rakyat Bisa Picu Kemarahan Publik

Related Posts

Sekretaris PAN Jawa Tengah Sunarmin menegaskan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan kader tetap satu komando mendukung Presiden Prabowo.
Breaking News

PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando

12 November 2026
Blibli Histeria 11.11 berlangsung 3–13 November 2026 dengan diskon hingga 92%, promo Buy 1 Get 1, voucher hingga 50%, hingga motor listrik VinFast Viper seharga Rp11.000. (dok. istimewa)
Bisnis

Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000

6 November 2026
Ajinomoto Sales Indonesia memperoleh Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. (dok. istimewa)
Bisnis

Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan

6 November 2026
BYD digugat PT Raden Reza Adi sebesar Rp 9,5 triliun terkait penggunaan merek Denza di Indonesia. Penggugat juga meminta penjualan dan distribusi kendaraan bermerek Denza dihentikan. (dok. istimewa)
Bisnis

BYD Digugat Rp 9,5 Triliun soal Merek Denza, Penggugat Minta Penjualan Dihentikan

12 November 2026
Next Post
Andreas Hugo Pareira menilai pencabutan hak pilih rakyat berpotensi memicu kemarahan publik dan kemunduran demokrasi. (dok. istimewa)

PDI-P Tolak Pilkada Lewat DPRD, Nilai Cabut Hak Pilih Rakyat Bisa Picu Kemarahan Publik

Discussion about this post

Tentang Kami

Panduga.id

Panduga.id adalah media digital Indonesia yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diatur oleh Pemerintah Indonesia.

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lain”
Pimpinan Redaksi – Agung Wisnu

Berita Terkini

  • PAN Jateng Tegaskan Terus Mendukung Zulkifli Hasan, Sebut Satu Komando
  • Blibli Histeria 11.11 Hadirkan Diskon hingga 92%, Motor Listrik VinFast Dibanderol Rp11.000
  • Seluruh Gudang Cabang Ajinomoto Indonesia Raih Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan
  • Anggota Keluarga Kerajaan Abu Dhabi Ditemukan Tak Sadarkan Diri di London, Didakwa Telantarkan Anak
  • KPK Geledah Kantor BPK Jawa Tengah, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah

Panduga Video

  • Iklan
  • Karir
  • Contact Us
  • Redaksi

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Breaking News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • Pilkada
  • Berita Eksklusif
  • UMKM
  • Viral
  • Politik
  • Kesehatan
  • Teknologi
  • Bisnis

Copyright: @ 2026 Panduga.id. All right reserved